Sejumlah Guru guru melakukan foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara yang dihadiri oleh ratusan perwakilan sekolah dari wilayah Jakarta dan, Kepulauan Seribu. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memeriksa dan meminta penjelasan Dinas Pendidikan terkait dengan anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah senilai Rp 6 miliar. "Nanti orang dinasnya harus memberi pengakuan kepada kami, kenapa anggaran ini bisa masuk?" ujar dia di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.
Ahok menengarai beberapa pejabat di Dinas Pendidikan tahu bahwa anggota Dewan menitipkan anggaran ke dalam anggaran pendidikan dalam APBD tahun ini. "Makanya yang tahu harus buka mulut soal anggaran titipan ini, kalau enggak ya bisa dipenjara," ujarnya.
Anggaran pembelian UPS yang masuk dalam APBD 2015 merupakan salah satu sumber sengketa antara Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD. Pemerintah menemukan adanya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun. Ahok menduga anggaran itu dikerok dari anggaran program dan kegiatan yang sudah dirancang pemerintah, dan dialihkan ke program lain bentukan Dewan.
"Anggaran untuk pembelian UPS itu besar sekali, padahal buat apa? UPS bukan kebutuhan mendesak buat sekolah," ujar Ahok. Tak hanya menuding pihak dinas mengetahui anggaran sisipan itu, Ahok juga curiga ada kepala sekolah yang terlibat. "Kalau ternyata pembelian UPS ini diusulkan sekolah, bisa kami pecat."
Kamis, 26 Februari 2015, anggota Dewan menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Legislator Jakarta menilai Ahok telah melanggar konstitusi karena menyerahkan APBD yang bukan berasal dari kesepakatan antara anggota Dewan dan Pemerintah Provinsi DKI. Konflik ini kemudian berlanjut dengan penggunaan hak angket terhadap Ahok.
Indonesia Corruption Watch meminta Ahok tak gentar menghadapi rencana penggunaan hak angket yang digulirkan DPRD. Sebab, Ahok bertujuan memperbaiki pola perencanaan anggaran yang selama ini dinilai tak transparan.
ICW menilai manuver Ahok membeberkan anggaran siluman dalam beberapa sektor pendanaan yang disusupi DPRD sebagai aksi nyata perbaikan praktek politik anggaran. "Biar publik yang menilai anggaran versi siapa yang menyimpan celah korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Februari 2015.
