TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tak takut dengan hak angket hingga ancaman pemakzulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. "Mereka mau angketin saya, ya, saya angketin mereka!" kata Ahok di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2015.

Hubungan Ahok, sapaan Basuki, dengan politikus di DPRD Jakarta kian memanas dalam sepekan belakangan ini. Hal ini dipicu oleh pernyataan Ahok yang menyebut ada dana siluman dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Dana siluman tersebut sebesar Rp 12,1 triliun.

Ahok sempat menyebut anggota Dewan sebagai perampok dan maling. Seluruh anggota Dewan sepakat menggunakan hak angket untuk memperoleh klarifikasi dari Ahok. Tak takut dengan berbagai ancaman, Ahok melaporkan temuannya itu ke KPK. Ia membawa sejumlah dokumen anggaran versi Dewan dengan anggaran versi e-budgeting. "Bukti-buktinya sudah jelas," ujarnya.

Namun, Ahok mengaku tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam perancangan 'dana siluman' itu. "Pokoknya saya melaporkan. Mulai dari 2012 sampai 2015. Tapi yang paling banyak 2014-2015," ujarnya. Ia mengaku siap bila sewaktu-waktu dipanggil KPK untuk proses pemeriksaan. "Tidak masalah."

Anggota DPRD Jakarta Muhammad Sanusi mengatakan ada beberapa potensi yang timbul akibat hak angket Dewan yang ditujukan untuk Ahok. Salah satunya adalah pemakzulan. "Bisa iya, bisa tidak," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Februari 2015. Jika sikap dan pernyataan Ahok itu berakibat fatal, hak angket dapat ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat.

Sanusi menerangkan beberapa fraksi mengusulkan untuk melaporkan Ahok ke polisi atas pencemaran nama baik dan pelanggaran etika. "Ahok menyebut DPRD tidak pernah kerja, hanya main-main, perampok, maling, dan segala macam. Itu bisa jadi fitnah dan pencemaran nama baik. Kami punya segala buktinya."

DEWI SUCI RAHAYU