Alamat Pemenang Tender UPS Fiktif  

Reporter

Senin, 2 Maret 2015 03:43 WIB

Meme menyindir besarnya harga UPS yang dalam APBD DKI akan dibagikan ke puluhan SMA dan SMK di Jakarta. Harga UPS ini mencapai Rp 6 Miliar dari yang biasanya hanya seharga Rp 10 juta untuk spesifikasi yang diinginkan Ahok. Twitter.com

TEMPO.CO , Jakarta:- Kantor pemenang tender pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) SMKN 19 Jakarta Pusat fiktif. Penelusuran Tempo, kantor PT Putri Karunia Hati yang tercatat sebagai pemenang tender pengadaan UPS tak ditemukan di alamat yang tercantum dalam dokumen yang dilansir situs resmi Pemda DKI.

"Tak ada perusahaan tersebut yang berkantor di sini," kata Ali, penjaga rumah Kantor yang terletak di Jalan Gading Raya nomor 73, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, kepada Tempo, Minggu, 1 Maret 2015.

Menurut Ali, ada 10 perusahaan yang berkantor di situ. Ada dua unit rukan yang terdiri dari dua lantai, semua sudah full disewa. Kebanyakan kantor adalah kontraktor. Ada pula kantor yang bergerak di bidang pelayaran, percetakan, dan advokat. "Kantor-kantor di sini hanya ada satu sekretaris yang mengatur soal kerjaan dan sewa-menyewa," kata dia.

Meski begitu, penjaga rumah kantor lainnya yang menolak disebutkan namanya mengaku sempat melihat banner kantor perusahaan itu. Banner itu dipasang di depan rumah kantor itu, namun sudah tak terlihat sejak setahun lalu. Juga tak ditemukan di satu pintu kantor manapun di sana. "Kalau di sini biasanya setiap kantor menempelkan stiker nama perusahaan di pintu masuk masing-masing," kata dia.

PT Putri Karunia Hati adalah pemenang tender pengadaan barang dari ULPD DKI Jakarta Himpunan Pokja I Satker Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Perusahaan ini masuk dalam 49 kantor pemenang tender UPS yang dipersoalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama. Perusahaan ini memenangkan tender pembelian UPS senilai Rp 5.834.510.000,00.


Tender UPS menjadi satu dari sejumlah anggaran siluman yang ditemukan Gubernur Ahok. Kasus ini membuat Ahok terancam dimakzulkan setelah 106 anggota DPRD DKI secara resmi menggunakan hak angketnya.



Jumat pekan lalu, Gubernur Ahok mengadukan kasus ini ke KPK. Membawa setumpuk dokumen, Ahok ingin menunjukkan adanya penyelundupan anggaran dalam APBD yang diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada 27 Januari lalu.



YOLANDA RYAN ARMINDYA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

5 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

23 jam lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

3 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

6 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

9 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

35 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya