Begini Sistem Kerja E-Budgeting Versi Ahok

Reporter

Selasa, 3 Maret 2015 04:33 WIB

Aksi warga membentangkan spanduk yang berisi dukungan, untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Digelar oleh gerakan Teman Ahok di Bundaran HI, Jakarta, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta:Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada 2013 menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan e-budgeting.

Bukan itu saja, alasan lainnya ketika Ahok masih menjabat Wakil Gubernurm ada sejumlah mata anggaran yang sudah pernah dicoret muncul kembali. "Saya ingat banget sudah saya coret, eh, ketika APBD diketuk kok muncul agi," katanya.

Ahok mencurigai kasus itu muncul lagi saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita lihat nanti siapa yang ribut kalau anggaran menggunakan sistem baru, berarti itu yang ada main."

Lain kesempatan Ahok mengutarakan alasan penting lainnya diterapkan sistem e-budgeting. Sistem itu menurut Ahok akan menjaga program kegiatan yang telah disusun satuan kerja tidak digangsir oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika penyusunan masih menggunakan aplikasi excel, menurut Ahok, Dewan gampang mengutak-atik kegiatan yang telah disusun. "Kalau pakai excel kamu bisa comot-comot 10-15 persen seenaknya. Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata dia di Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2015.

Dalam sistem e-budgeting ada beberapa pihak berperan, antara lain :

SKDP. Setiap satuan dinas mempunyai login untuk mengisi usulan kegiatan dan harga yang disesuaikan dengan anggaran yang diberikan.

Tim Peneliti. Merupakan kelompok yang ditunjuk untuk memonitoring anggaran dan usulan dari SKDP. Tim Peneliti berhak membuat perubahan komponen yang diajukan SKDP.

Tim Data. Kelompok ini bertugas memeriksa komponen yang diusulkan SKDP kena pajak atau tidak kena pajak. Selain itu Tim Data dapat merubah komponen harga, menghapus komponen dan mengunci komponen.

Badan Perencanaan Kota (Bappeko). Bertugas menentukan program dan anggaran SKDP.

Legislatif. Anggota Dewasn dapat melihat usulan perencanaan setiap satuan kerja.

Administrator. Dapat mengakses semua akses user dan mengunci kegiatan yang sudah diusulkan satuan kerja.

EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo, Pemkot Surabaya

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

11 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

24 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

40 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

40 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

54 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya