Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI terkait dengan APBD Jakarta 2015 mulai mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta Ari Fahrial Syam mengeluh bahwa pertikaian itu membuat turun terlambat turun.
"Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai pemda dan berbagai proyek pembangunan, khususnya bidang kesehatan, menjadi tertunda," kata Ari pada Selasa, 3 Maret 2015.
Apakah ini tanda-tanda Ahok sedang dilumpuhkan? Setidaknya ada tiga hal yang akan terjadi bila kisruh ini berlanjut.
Tinggal Anggaran Rutin
Karena APBD belum disahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jenis belanja wajib dan mengikat yang mungkin dilakukan Pemprov DKI adalah gaji pegawai serta biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik.
"Selain itu, tidak diizinkan mempergunakan anggaran," ujar Reydonnyzar.
Pelaksanaan Program Andalan Ahok Terhenti
Akibatnya pula adalah terhentinya pelaksanaan program-program unggulan Jakarta, seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, dan pemberian tunjangan kinerja daerah. Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menuturkan pelaksanaan program-program tersebut akan terhenti karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.
Hal di atas juga berdampak pada terancam terhentinya proyek nasional di Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT).
Kriminalisasi terhadap Ahok
Ahok semakin disudutkan dengan rencana Dewan melaporkannya ke polisi. Dewan menilai Ahok telah menghina lembaga dan anggota DPRD.
