Kisruh APBD DKI, DPRD Gagal Paham Dana Pendidikan  

Reporter

Kamis, 19 Maret 2015 05:13 WIB

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri), bersama para wakil ketua DPRD, menerima surat persetujuan dari anggota fraksi dalam rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat pembahasan anggaran DKI Jakarta 2015 tampak kebingungan ketika mendengarkan dan memperhatikan pemaparan Sekretaris Daerah Syaefullah. Ia menanyakan ihwal pengalihan renovasi total gedung sekolah dari Dinas Perumahan ke Dinas Pendidikan.

"Ada duplikasi. Pembangunan sekolah ada di Dinas Pendidikan, sementara pengerjaan ada di Dinas Perumahan. Tetapi perawatan masih di Dinas Pendidikan? Busuknya kenapa kok pembangunan di perumahan?" kata Prasetyo dalam rapat pembahasan evaluasi RAPBD DKI di gedung DPRD DKI, Rabu, 15 Maret 2015.

Setelah membuka rapat, Prasetyo sebenarnya telah memberi kesempatan kepada Syaefullah untuk memaparkan ringkasan hasil evaluasi anggaran. Saat pemaparan, Syaefullah memberikan penjelasan mengenai pengalihan semua kegiatan rehabilitasi total gedung sekolah ke Dinas Pendidikan. "Saran dari Kemendagri lebih baik dilimpahkan semua ke Dinas Perumahan," kata Syaefullah.

Setelah itu Syaefullah menjabarkan alasan rehabilitasi total awalnya dikerjakan oleh Dinas Perumahan. "Supaya Dinas Pendidikan tidak memikirkan proyek, fokus saja pada upaya mencerdaskan anak bangsa," kata dia. Tetapi, kata Syaefullah, Kemendagri tidak berkenan sehingga semua diserahkan ke Dinas Pendidikan.

Lantaran masih kebingungan soal dana pendidikan, hal ini ditanyakan lagi oleh Prasetyo. Syaefullah kemudian menjelaskan bahwa sesuai dengan anjuran Kemendagri, semua rehabilitasi sekolah baik total, sedang dan ringan (perawatan) dikembalikan ke Dinas Pendidikan.

Menanggapi penjelasan tersebut, Praseto mengatakan, "Sebetulnya tidak masalah ini mau di perumahan atau di pendidikan. Tidak perlu dikembalikan tidak masalah, saya sebagai anggota harus mengawasi ini, jangan sampai ada sekolah ambruk."

Sesaat sebelum rapat ronde dua dimulai pukul 15.30, Prasetyo lagi-lagi masih bingung dengan hal yang sama. Di depan media ia berkata, "Soal sekolah saya sikapi karena selama ini kan amburadul. Ini perawatan rehabilitasi sedang-ringan kok masih di pihak pendidikan, semestinya semua saja di pihak perumahan." Padahal Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman dan Kepala Dinas Perumahan Ika Sri Lestari sudah memberikan penjelasan terkait dengan hal itu saat rapat pukul 11.00.

DINI PRAMITA

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

4 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

7 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

1 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

3 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

9 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

35 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya