Ini Konotasi DPRD DKI: Ribut Terus, Dana Siluman, Musuh Ahok  

Reporter

Minggu, 22 Maret 2015 18:34 WIB

Aktivis dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) berorasi saat aksi memberi dukungan kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2015. Tempo/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta--Populi Center menggelar survei publik terkait kisruh anggaran siluman APBD 2015. Mereka pun menanyakan secara terbuka tentang yang diingat publik terkait Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' dan DPRD. "Mereka ditanya apa yang pertama kali terpikir jika disebut nama Ahok dan DPRD," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis, 19 Maret 2015.

Setelah diformulasikan, terdapat 16 kata yang dianggap menggambarkan sosok Mantan Anggota Komisi II DPR-RI. Mayoritas responden mengenal Ahok dengan kata gubernur, tegas, berani, emosional, keras, arogan, dan aspiratif. Ada juga responden yang menganggap Ahok cerdas, kritis, disiplin, blak-blakan, tionghoa, banjir, hingga jujur.

"Sebagian besar lebih berkonotasi yang positif," kata Nico.

Pertanyaan serupa juga diberikan terhadap DPRD. Hasilnya, top of mind responden menyebutkan kata-kata berkonotasi negatif kepada lembaga legislatif tersebut. Kata-kata yang paling sering disebutkan peserta survei adalah Haji Lulung, korupsi, tidak aspiratif, kisruh, dana siluman, dan kurang peduli rakyat.

Selain itu, anggapan yang muncul jika disebut DPRD adalah koruptor, berantakan, wakil rakyat, ribut terus, dan musuh Ahok. "Haji Lulung terkenal karena pengaruh media sosial juga," kata dia.

Nico mengatakan, hasil itu sesuai dengan upaya Ahok dalam kisruh dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Kesan publik itu muncul setelah dia dianggap bisa mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Publik pun mendukung meminta Ahok untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran itu kepada aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, atau polisi.

Sedangkan bagi DPRD, citra tersebut muncul setelah melihat sepak terjang anggota dewan usai dilantik. Soalnya, tak lama setelah dilantik, sesama anggota dewan malah ribut-ribut terkait Alat Kelengkapan Dewan. Setelah terbentuk, DPRD kembali terlibat 'perang' dengan Ahok dalam pembahasan anggaran.

Hal itu, kata Nico, menjadi pekerjaan rumah bagi dean secara kelembagaan dan legislator secara perorangan. "Mereka harus berjuang untuk merebut hati rakyat, karena kan mereka mengklaim sebagai wakil rakyat," ujar dia.

Riset Populi Center digelar pada 11-14 Maret 2015 dengan melibatkan 1.000 responden. Penelitian dilakukan menggunakan metode random sampling di 6 wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Pemilihan responden disesuaikan dengan proporsi populasi sensun penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan margin of error dalam survei ini sebesar 3,09 persen.

DIMAS SIREGAR

Berita terkait

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

20 jam lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

3 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

6 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

6 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

6 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

8 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya