TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama versus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlanjut. Puncaknya adalah penolakan Dewan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Dalam konflik ini, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat terkesan menghilang.
"Kemungkinan besar dia bermain aman sebab partainya saat ini kan jadi rival Ahok," kata pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego kepada Tempo, Selasa, 24 Maret 2015.
Indria mencurigai ada pembisik yang mengatur strategi Djarot untuk bermain aman. "Skenario pertama ya dia dibuat diam dulu, jangan bergerak. Nanti kalau kisruh ini berujung impeachment, ya dia tinggal naik," kata Indria. Sebab, dari segi politik, Djarot yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih diuntungkan ketimbang Ahok yang tak memiliki dukungan partai politik.
Skenario kedua, kata dia, Djarot yang berasal dari Blitar belum dapat melepaskan diri dari kultur Jawa. "Mungkin dia mau membela Ahok, tapi nanti malah mempersulit dirinya," kata Indria. Terlebih PDIP saat ini bersikap sama seperti mayoritas partai-partai di Dewan.
Skenario ketiga, menurut dosen peraih master dan doktor di Flinders University of South Australia ini adalah Djarot gagap menghadapi peta politik di DKI Jakarta. "Dia ternyata belum bisa beradaptasi dengan persoalan di Jakarta yang beda dengan Blitar," kata dia.
Secara etis, kata pria kelahiran Cirebon ini, diamnya Djarot patut dipertanyakan. "Seharusnya sebagai wakil gubernur dia mampu melepaskan diri dari kepentingan partainya," kata Indria. Djarot, kata dia, seharusnya membela kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
DINI PRAMITA
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
9 jam lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
3 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPara Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti
34 hari lalu
Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
34 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo
40 hari lalu
70 tahun lalu Kongres I GMNI diadakan di Surabaya pada 23 Maret 1954. Megawati, Siswono Yudo Husodo hingga Ganjar Pranowo lahir dari GMNI.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
42 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
45 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
50 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
59 hari lalu
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca Selengkapnya