TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi D DPRD DKI Jakarta mempertanyakan masalah ruang kerja bagi anggota dewan yang sedianya akan dibangun di gedung bekas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Menurut Maringan Pangaribuan, anggota komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, anggota dewan membutuhkan ruangan kerja sendiri, untuk mengefektifkan kerja sebagai lembaga legislatif. Sedang menurut Ali Imron, Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menegaskan permohonan tersebut bukan berarti anggota dewan meminta gedung khusus. Jangan disalahartikan, katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi D dengan kantor Tata Bangunan DKI Jakarta di gedung DPRD, Selasa (18/3) siang. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Tata Bangunan DKI Jakarta Isa Marwan mengatakan, pelaksanaan pembangunan ruang kerja bagi anggota DPRD belum bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2003. Menurut Isa, tahun ini, pemindahan karyawan Dispenda baru bisa dilakukan setengahnya saja. Nantinya, kata Isa lagi, karyawan ini akan ditampung di kantor dinas teknis lantai 14-16, Jalan Abdul Muis, Tanah Abang. Isa menambahkan, bekas kantor Dispenda di Blok H akan dimanfaatkan secara khusus untuk ruang kerja dan ruang rapat anggota DPRD DKI Jakarta. Sedangkan kantor dewan yang lama di Blok D hanya akan menjadi lokasi sidang paripurna. Targetnya dalam tahun anggaran depan, kita sudah mulai pembangunan, katanya. (Dewi Retno Suryani Tempo News Room)