TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masih menunggu instruksi Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan titah ulama dalam penentuan keputusan pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Nanti tunggu hasil istikharah kiai, baru setelah itu kami putuskan ikut atau tidak," kata Sekretaris Fraksi PKB Mualif Z.A. kepada Tempo, 7 April 2015.
Setelah sidang paripurna angket Senin kemarin, lembaganya belum memutuskan ke mana arah selanjutnya sikap politik yang akan diberikan. Hingga kini, partai bentukan mendiang Gus Dur itu masih menunggu restu kiai dan arah kebijakan DPP PKB pusat. "Di sini kami tidak hanya berbicara sebagai legislatif, namun melihat manfaat dan mudaratnya memakzulkan Gubernur bagi warga Jakarta," ujarnya.
Selama proses lobi berlangsung, lembaganya terus merangkul sejumlah kiai untuk dimintai tanggapan, termasuk pengurus teras DPP pusat. "Kalau DPP pusat tugasnya Pak Ketua DPW, yang jelas beberapa kiai sudah kami mintai saran, kami menunggu," ucapnya.
Sambil menunggu titah kiai, ujar dia, ada beberapa hal yang bisa diambil PKB dalam penentuan keputusan hak menyampaikan pendapat (HMP) pada paripurna nanti, selain opsi pemakzulan pada deretan terakhir. Peringatan keras dan sanksi bisa diberikan PKB ketika Ahok benar-benar terbukti telah melenceng dalam melaksanakan tugasnya. "Semua opsi sedang kami kaji. Tetapi, kalau hak angketnya sendiri kan kami menolak, tunggu saja nanti," ujarnya.
Mualif mengakui aksi lobi beberapa fraksi tengah dilakukan saat ini. Bahkan, berdasarkan informasi yang berkembang, beberapa di antaranya sudah merayu petinggi DPW PKB agar bersedia gabung dalam upaya pemakzulan Ahok tersebut. "Kalau ke saya belum ada, mungkin ke Ketua Fraksi," ujarnya.
Kisruh DPRD dan Ahok semakin tajam. Opsi pemakzulan atau impeachment terhadap Ahok mulai bergulir di permukaan. Petinggi DPRD DKI menggunakan jalur itu karena serapan APBD DKI 2014 yang dilakukan pemerintah DKI di bawah komando Ahok terlalu rendah. Selain itu, pendapatan yang diterima DKI pada tahun anggaran 2014 tidak mencapai target.
Serapan anggaran tahun 2014 adalah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Adapun pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun dari target Rp 72,9 triliun.
Kondisi itu semakin akut. Sebab, dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada rapat paripurna 27 Januari lalu. Tak ayal, perseteruan Ahok dan DPRD pun semakin menjadi.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terkait
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
1 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
2 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
5 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
7 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket
25 hari lalu
Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
36 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
36 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaDua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden
44 hari lalu
Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIsi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri
49 hari lalu
Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
51 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca Selengkapnya