TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pengajuan hak menyatakan pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah politik balas dendam. "Buktinya, pengajuan penyelidikan melalui hak angket pun tak dimulai dengan akal sehat," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 April 2015.

Menurut dia, hasil hak angket kemarin hanya berdasarkan pada subjektivitas anggota Dewan. Dia mengatakan panitia khusus tim angket tak mengkaji secara gamblang soal hal yang mereka tuduhkan kepada Ahok.

Kemarin tim angket berkesimpulan bahwa Ahok melanggar dua hal. Pertama, gaya komunikasi Ahok dinilai tak sesuai dengan norma dan etika. Kedua, Ahok dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun Yunarto tak melihat pelanggaran yang dilakukan Ahok. Bahkan, dia mengatakan, seharusnya DPRD juga memanggil Kementerian Dalam Negeri dan protes pada Kemdagri karena mereka menerima saja saat Ahok memberikan draf APBD DKI 2015.

Selain itu, subjektivitas lain terbukti saat istri Ahok, Veronica, diminta untuk datang terkait penyelidikan hak angket. "Veronica bahkan tak ada sangkut-pautnya dengan dua hal yang diprotes oleh anggota Dewan," kata dia.

Karena itu, dia melihat sikap DPRD hanya halusinasi saja. Dia ragu jika Ahok nantinya akan dimakzulkan dan turun jabatan. Dia pun tetap mengakui masih ada kemungkinan pemakzulan karena hak menyatakan pendapat adalah salah satu jabatan untuk mengarah ke sana.

Namun "kesalahan" Ahok masih akan melalui uji materi secara hukum di Mahkamah Agung. "Jalannya masih panjang. Ahok pasti akan bertahan," kata dia.

YOLANDA RYAN ARMINDYA