Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan saat luncurkan bus gandeng Scania Euro 6 berbahan bakar gas di Silang Monas Jakarta (08/05). Bus asal Swedia dengan konsep Sustainable Travel itu diperkenalkan untuk transportasi Transjakarta dengan kapasitas 140 penumpang. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituding kurang berkoordinasi dengan Organisasi Gabungan Angkutan Darat DKI soal opsi pembayaran rupiah per kilometer dari sistem lelang. Namun Ahok menampiknya. “Mereka sudah datang rapat dengan saya untuk diskusi soal ini. Coba cek YouTube saja,” kata Ahok saat ditemui di kantornya, Kamis, 7 Mei 2015.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI sudah sampaikan beberapa kali dalam rapat soal solusi pengoperasian Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Pihaknya juga sudah mengirimkan surat berisi keputusan lelang rupiah per kilometer karena tak adanya titik temu antara operator APTB dan PT TransJakarta. “Organda, kok, enggak kompak. Padahal saya sudah sampaikan dari tahun lalu,” ujarnya.
Dalam rapat yang digelar Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan Operator APTB, Dinas Perhubungan DKI memberikan dua opsi soal masalah APTB. Opsi pertama, bus APTB tetap dapat beroperasi dan mengangkut penumpang dari shelter TransJakarta tanpa memungut biaya tambahan di dalam bus. Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan koridor busway yang menghubungkan antara mitra kota dan Ibu Kota.
“Tak ada pembahasan tarif rupiah per kilometer dan sistem lelangnya,” kata Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan.
Dalam rapat tersebut, Organda DKI meminta Pemprov memberikan opsi lain yang tak merugikan operator bus APTB. Namun, kata Shafruhan, tak ada opsi lain yang diberikan Pemprov termasuk penghitungan tarif rupiah per kilometer dan sistem lelangnya. Karena itu, hari ini Organda DKI dijadwalkan mengadakan konferensi pers terkait dengan opsi ini.
Sebelumnya, Ahok mengatakan keputusan membatasi daerah operasional bus APTB muncul karena pihak operator APTB dan PT Transportasi Jakarta—selaku badan usaha milik daerah pengelola bus Transjakarta—gagal mencapai kesepakatan soal pembayaran APTB sesuai dengan catatan kilometer yang dilalui. Operator APTB meminta pembayaran senilai Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu per kilometer.
