Para wartawan berfoto selfie bersama pimpinan DPRD DKI, Abraham Lunggana atau Haji Lulung, usai pertemuan tertutup dengan Wapres di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan itu Wapres Jusuf Kalla mempertemukan Mendagri, DPRD, dan Gubernur DKI untuk selesaikan kisruh APBD. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak akan menggunakan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinilai tak jelas.
Pernyataan Ahok tersebut membuat anggota Dewan khawatir. “Kami jadi galau. Takut resesnya malah sia-sia,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Mei 2015.
Menurut dia, reses yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat, tak akan ada gunanya jika Pemerintah DKI tak mempertimbangkannya untuk masuk dalam pokok pikiran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.
Kegalauan lainnya, dia harus menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap pokir (pokok-pokok pikiran) anggota Dewan. “Saya harus sosialisasikan ke dapil saya soal perkataan Ahok agar mereka tak kecewa,” ujar dia.
Dia dan anggota Dewan lainnya pun punya gagasan jika semua pokir dilaksanakan saja oleh pemda DKI. Jadi tak ada lagi pengawalan pokir dari DPRD. “Buat apa dikawal jika tak ada pokir dari hasil reses kami?” kata dia.
Anggota DPRD lainnya, Syarif, mengatakan Ahok tak seharusnya menolak hasil reses. Sebab, ada aturan soal perencanaan pembangunan daerah untuk anggaran 2016. Aturan ini berisi soal pokok pikiran perencanaan berasal dari dua sumber: Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota DPRD.
Hasil reses ini sekiranya akan dibawa dalam rapat paripurna pada 20 Mei 2015. Dalam rapat ini, pokir-pokir dari setiap dapil anggota Dewan akan dibicarakan dan didiskusikan sebelum dibawa ke tingkat eksekutif. “Jika Ahok paham aturan mainnya, dia pasti mengakomodasi aspirasi warga DKI lewat hasil reses,” kata Syarif.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
