Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan polisi mengungkap pejabat yang kerap menggunakan jasa prostitusi online. Cara itu bertujuan menghentikan prostitusi online. "Sebaiknya diungkap saja supaya menjadi pelajaran," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Mei 2015.
Ahok--sapaan Basuki--menjelaskan, cara yang diterapkan Swedia bahkan lebih tegas. Pejabat yang kedapatan menggunakan jasa prostitusi justru dihukum.
Jaringan prostitusi kelas atas terungkap setelah Robby Abbas, 32 tahun, ditangkap polisi. Robby berperan sebagai muncikari para pekerja seks kelas atas yang terdiri dari artis dan model.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, Robby mengaku salah satu pengguna prostitusi online adalah pejabat. Bahkan, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso tidak menampik jika kasus yang menjerat Robby memiliki keterlibatan dengan sejumlah pejabat teras.
Menurut Ahok, jaringan prostitusi kelas atas sering kali memicu seorang pejabat untuk korupsi. Tarif pekerja seks kelas atas yang tinggi menyebabkan pejabat harus mencari sumber pendapatan lain dari gaji tetapnya.
Ahok berujar penyebab ini juga bisa terjadi sebaliknya yakni tindak pidana korupsi terjadi lebih dulu.
Ahok berujar perkembangan jaringan prostitusi kelas atas juga dipicu maraknya pemberian gratifikasi kepada para pejabat. "Sering dijadikan hadiah," kata Ahok.
