TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang belum cair membuat camat resah. Sebab, pembangunan, terutama yang bersifat fisik, menjadi terhambat.
"Jelambar, Jelambar Baru, dan Wijayakusuma jalannya rusak parah selama tiga tahun, tapi anggaran belum cair, sementara warga datang terus mengadu ke camat," kata Camat Grogol Petamburan Deny Ramdani kepada Tempo, Kamis, 21 Mei 2015.
Karena anggaran tak kunjung turun, menurut Deny, perbaikan jalan tak bisa terlaksana. "Yang ada laporan terus, lah gimana, orang enggak ada anggarannya," ujarnya. Kondisi ini selalu terjadi setiap tahun, tapi tahun ini yang terparah.
Adapun Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim mengaku sudah ada anggaran yang cair untuk menggaji pekerja harian lepas. "Namun, kalau yang lain belum," tuturnya.
Meski demikian, Ali mengklaim belum cairnya anggaran tak sampai mengganggu kinerja kecamatan. Sebab, proyek di tingkat kecamatan tak memerlukan lelang. "Anggaran cair langsung kerjakan, paling sebulan atau dua bulan selesai."
Sedangkan Camat Kebon Jeruk Agus Triyono mengatakan anggaran sedang dalam proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). "Semua kegiatan sedang di-input pencairannya," ucapnya. Meskipun terlambat, Agus optimistis program kegiatan di Kebon Jeruk akan selesai akhir tahun 2015.
DINI PRAMITA
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
10 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
21 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
26 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
57 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
57 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca Selengkapnya