TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi santai ihwal hak menyatakan pendapat yang dilancarkan sejumlah anggota DPRD.
Menurut Ahok, jika dia harus dimakzulkan melalui hak menyatakan pendapat, itu merupakan takdir. "Ya, tergantung garis tangan saja," tutur Ahok di kantornya, Jumat, 5 Juni 2015.
Ahok mengatakan, jika hak menyatakan pendapat berhasil memakzulkannya, peristiwa tersebut akan tercatat dalam sejarah DKI. "Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD bagus, dong," canda Ahok.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dari tujuh fraksi di DPRD, hingga saat ini hanya dua fraksi yang menolak mengajukan hak menyatakan pendapat. Dua fraksi yang menolak ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat.
"Ini kan demokrasi. Saya sebagai Ketua Dewan mempersilakan adanya perbedaan pendapat," kata Prasetio. Dia menjelaskan, saat rapat pimpinan gabungan, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa menolak hak menyatakan pendapat. Namun kedua partai tersebut memberikan catatan.
Sedangkan Partai Demokrat, kata Prasetio, masih menunggu. "Tapi, ya, silakan saja teman-teman fraksi punya kehendak masing-masing," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Prasetio menjelaskan masalah kuorum maupun tak kuorum saat paripurna hak menyatakan pendapat merupakan pilihan pribadi. Namun dia menegaskan akan tetap menyelenggarakan paripurna hak menyatakan pendapat. "Supaya tidak ada ganjelan," ucapnya.
Hingga saat ini, politikus masih terbelah dalam menyikapi hak menyatakan pendapat. Partai-partai oposisi pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya, mendukung digelarnya hak menyatakan pendapat. Sedangkan PDI Perjuangan dan Hanura tegas menolak hak menyatakan pendapat. Adapun PKB dan NasDem menolak dengan catatan.
GANGSAR PARIKESIT
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
13 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
17 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
3 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
4 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
4 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
7 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
9 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
35 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya