TEMPO.CO , Jakarta - Warga Bidara Cina, Jakarta Timur, akan datangi Badan Pertanahan Nasional Senin 8 Juni 2015. Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan, dirinya akan mengumpulkan warga Bidara Cina yang memiliki surat tanah untuk dibuktian keasliannya. "Kami akan cek status tanah warga Bidara Cina," kata Syofian saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Juni 2015.
Menurut dia, hal ini akan menjadi babak baru dalam serangkaian masalah sodetan Kali Ciliwung. Selama ini baik pemprov DKI maupun warga Bidara Cina belum mencapai kesepakatan soal ganti rugi tanah yang akan terkena sodetan Kali Ciliwung.
Jumat lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemerintah DKI memiliki tanah dari lahan seluas 3,4 hektare di Bidara Cina. Basuki atau yang akrab disapa Ahok menduga warga Bidara Cina yang menempati lahan itu tak memiliki sertifikat tanah resmi. "Ini mengejutkan karena kami memiliki sertifikat tanah resmi," kata Ahok.
Hal tersebut diamini oleh Syofian Taher. Dia mengatakan, berdasarkan data BPN, lahan di kawasan Bidara Cina hanya memiliki empat sertifikat kepemilikan: Pertamina, Asuransi Jiwa Sraya, Hengki (individual), dan pemprov DKI. "Lihat saja nanti sertifikat warga Bidara Cina itu asli atau tidak," kata Syofian.
Namun, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, mengatakan ada sekitar 70 kepala keluarga mengklain memiliki surat tanah asli. Mereka adalah warga Bidara Cina RW 4, 5, 14, dan 15. "Mereka bermukim di tanah seluas 3 ribu meter persegi dari 3,4 hektare yang terkena sodetan," kata Bambang.
Salah satu warga RW 04 Bidara Cina mengatakan dirinya punya surat tanah atas rumah yang didiaminya dengan keluarga besarnya itu. Dia juga setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa terlewat. "Besaran PBB-nya sekitar Rp 2 juta," kata dia.
Namun, dia mengaku was-was apabila surat tanah yang dia miliki bukan seperti sertifikat resmi yang dimiliki pemprov DKI. Alasannya, usaha dia dan warga Bidara Cina lainnya bisa gagal untuk memperoleh ganti rugi harga tanah yang sesuai. Selama ini dia dan warga Bidara Cina lainnya cemas jika mereka dibodoh-bodohi oleh pemprov DKI. "Ada kekhawatiran jika surat tanah dibawa, nanti malah diakali oleh BPN," kata dia.
Permasalahan antara warga Bidara Cina dan pemprov DKI ini membuat pembangunan Sodetan Kali Ciliwung terhambat. Proyek senilai Rp 492,6 miliar yang semula diperkirakan rampung Maret 2015 harus molor. Ada 299 peta bidang yang masih kena kendala pembebasan lahan. Target penyelesaian pun diundur hingga akhir tahun ini.
YOLANDA RYAN ARMINDYA| GANGSAR PARIKESIT
Berita terkait
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
5 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
5 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib
7 hari lalu
RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah
Baca SelengkapnyaNirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya
7 hari lalu
PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
7 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART
7 hari lalu
Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya
Baca SelengkapnyaRapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah
38 hari lalu
Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.
Baca SelengkapnyaCerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..
56 hari lalu
AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDiberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi
56 hari lalu
AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.
Baca SelengkapnyaAHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas
29 Februari 2024
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.
Baca Selengkapnya