Petugas Sat Pol PP menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Jalan Jati Baru X, Tanah Abang, Jakarta, (22/11). Sebanyak 250 PKL kembali menggelar dagangannya di pinggir jalan serta mengganggu pengerjaan proyek normalisasi saluran air. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang tak ada habisnya.
Menurut Ahok, petugas Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkejar-kejaran dengan PKL yang membandel. "Pedagang dan Satpol PP mirip tokoh kartun Tom dan Jerry," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 8 Juni 2015.
Menjelang Ramadan, semakin banyak pedagang Tanah Abang yang turun ke jalan. Satpol PP yang berjaga sepanjang hari semakin kewalahan menghadapi membeludaknya pedagang.
Karena itu, Ahok mengambil tindakan tegas dengan menyita barang dagangan agar para pedagang kapok. "Tak hanya disita, barang-barang juga akan dipersulit penebusannya."
Ahok menilai pengenaan sanksi dari peraturan daerah tak efektif. Alasannya, denda sebesar Rp 50-70 ribu sama halnya dengan membayar preman untuk menjaga lapak mereka di jalanan. "Seharusnya dikenakan tuduhan korupsi karena menggunakan lahan negara untuk bisnis," kata Ahok.
Ahok pun menyatakan tak terima anak buahnya digebuki saat menertibkan PKL Tanah Abang. Ahok menduga ada aparat kepolisian yang ikut bermain dalam masalah ini. Soalnya, setelah kasus pemukulan itu dilaporkan, polisi tak dapat menemukan pelaku kekerasan tersebut. "Padahal mereka jelas-jelas ada di lapangan," kata Ahok.
