Pencairan Dana Kompensasi BBM Jangan Dikentit

Reporter

Editor

Selasa, 4 Oktober 2005 15:55 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi:Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih berpesan kepada para ketua RT dan RW agar dalam pelaksanaan pencairan uang kompensasi BBM tidak terjadi kutipan dalam bentuk apapun. "Jangan sampai timbul calo-calo dan masuk koran karena ada yang tega motong ceban (Rp 10.000-),"katanya. Pernyataan itu disambut antusias oleh 5.867ketua RT dan 892 ketua RW yang berkumpul di gedungGelanggang Olah Raga (GOR) Kota Bekasi Jalan AhmadYani, Selasa (4/10). "Apabila sampai terjadi pungutandengan berbagai alasan, akan menggagalkanprogram nasional kompensasi BBM,"ujarnya.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga miskin (gakin)di Bekasi yang dilaporkan untuk berhak mendapatkan kartu kompensasi BBM (KKB) ke pusat adalah 43.846 kepala keluarga. Padahal jumalah kerluarga miskin di Kota Bekasi yang tercatat sebanyak 417.527 kepala keluarga.Menurut walikota Akhmad, penyaluran uang kompensasi keKota Bekasi akan diluncurkan pada 11 Oktober mendatangmelalui kantor pos. Nantinya, hanya KK yang memegangKKB saja yang mendapatkan uang Rp 100 ribu. "Rp 100ribu perbulan dan diberikan selama tiga bulan sekali,"katanya.Kepala BPS Cabang Bekasi, Dindin Endiyani menyatakan, angka keluarga miskin diperoleh berdasarkan laporan dari tingkat RT/RW. "Dalam pendataan ini, tidak menjaring warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena mereka sudah ada instansi terkait yang mendatanya,"ujarnya. Jadi masih banyak keluarga miskin yang tak terdata.Siswanto

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya