TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ihwal belum maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, hingga pertengahan tahun ini, APBD 2015 DKI belum terserap maksimal.

"Per hari ini saja penyerapan anggaran DKI tak sampai 20 persen," ujar Tjahjo dalam sambutannya di rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun DKI di gedung DPRD, Senin, 22 Juni 2015.

Tjahjo menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kalau anggaran lambat terserap, pemerataan pembangunan dapat terganggu," katanya.

Tjahjo mengatakan rendahnya penyerapan anggaran di DKI bisa dilihat dari kebijakan pemerintah DKI yang lebih memilih menyewa dibanding membeli truk sampah. Padahal pemerintah DKI memiliki anggaran untuk membeli truk sampah tersebut.

Selain itu, Gubernur DKI, kata Tjahjo, harus berhati-hati dalam menggunakan APBD. Musababnya, masih ditemukan adanya beberapa proyek rehabilitasi sekolah dasar yang ternyata memerlukan dana lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunannya.

Gubernur, Tjahjo menambahkan, harus segera mengoptimalkan penyerapan anggaran. "Pengalaman pemerintah DKI saat penyerapan anggaran tahun lalu hanya sebesar 40 persen harus diperhatikan betul," tuturnya.

Menteri Tjahjo menetapkan target penyerapan anggaran 75 persen tahun ini kepada Gubernur Basuki. Jika target itu tak tercapai, dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi penyerapan anggaran.

Tjahjo menjelaskan, Ahok tak perlu khawatir APBD akan dikorupsi jika dibelanjakan. "Seorang pemimpin kan harus tahu bagaimana melaksanakan tugas membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat hukum," ucapnya.

GANGSAR PARIKESIT