TEMPO Interaktif, Bekasi:Para pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang, Bekasi sudah didata sebagai penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (KKB). Namun, Wali Kota Bekasi mensyaratkan agar mereka menunjukkan KTP agar mendapatkan kartu. "Saya kemarin dapat perintah bahwa bantuan untuk pemulung TPA ini ditangguhkan karena Wali Kota ingin mereka menunjukkan KTP dulu," kata Koordinator Mantri Statistik di Kecamatan Bantargebang, Syaifullah kepada Tempo. Menurut dia, dari kantong-kantong pemulung di TPA Bantargebang, berhasil didata 1.700 kepala keluarga. Mereka merupakan warga miskin, karena tinggal di kebun dan gubuk-gubuk tak layak huni sehingga memenuhi semua kriteria miskin yang ditentukan BPS Pusat. "Pendapatan relatif, tidak ada kategori pekerjaan, kami lihat keadaan mereka," kata Syaifullah. Penangguhan serupa, lanjut dia, juga dikenakan terhadap masyarakat miskin seperti yangtinggal di kawasan jalur sutet (Kecamatan Bekasi Utara), dan warga yang tinggal di pinggir-pinggir daerah aliran sungai. Rokimin, pemulung yang sudah 10 tahun mengais rezeki di TPA Bantargebang mengungkapkan, sekitar sepekan lalu, dirinya sudah didatangi petugas. Namun,sampai saat ini, belum menerima kartu miskin sebagai tanda bukti pengambilan jatah. "Rencananya kalau dapat, saya akan pakai untuk modal pulang kampung," kata dia.Sebaliknya, Hikayat, 35 tahun, pemulung sampah asal Indramayu, justru mengaku tidak banyak berharap dari bagian uang kompensasi kenaikan BBM tadi. Sebab jumlahnya sangat kecil dan hanya tiga bulan. "Memang sih, akan membantu kita, tapi kalau bantuan seperti itu tak banyak membantu," tuturnya. Siswanto