Warga memperbaiki atap rumahnya di pemukiman kumuh Petamburan dengan latar belakang rumah susun Tanah Abang, Jakarta, 5 Januari 2014. Saat ini, permukiman kumuh di kota-kota besar luasnya mencapai 37.407 hektar. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta semua penduduk yang direlokasi ke rumah susun wajib menjalani tes kesehatan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin kualitas hidup penghuni rumah susun.
“Saya benar-benar peduli kepada data dan kualitas kesehatan warga DKI,” kata Basuki saat membuka Rapat Kerja Daerah Komisi Penanggulangan AIDS DKI Jakarta di Ruang Pola, Selasa, 7 Juli 2015.
Menurut gubernur yang akrab disapa Ahok itu, mulai banyak penyakit yang mudah menular di kalangan masyarakat. Dia tak ingin penyakit menular itu tersebar dan menimbulkan kejadian luar biasa di wilayah kerjanya. “Kami mencoba melakukan identifikasi lebih awal dengan tes kesehatan itu,” ujarnya.
Bahkan, Ahok menambahkan, dia sedang merancang aturan yang lebih ketat tentang vaksin. Dia berencana mewajibkan semua sekolah meminta keterangan kelengkapan pemberian vaksin para calon siswa kepada orang tua mereka. “Tak pernah diberi vaksin, tak boleh masuk sekolah,” katanya.
Aturan ketat itu dibuat, kata dia, karena asal-muasal penyakit menular tak bisa diduga. Dia mencontohkan, HIV/AIDS bisa dengan mudah menjangkiti seseorang karena pola hidupnya tak sehat.
Apalagi masih banyak tempat prostitusi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah dan murah. “Masak, saya pernah menjumpai, saat bakti sosial, pekerja seks rela dibayar Rp 5 ribu dan bertransaksi di gubuk-gubuk kardus,” kata Ahok.
