TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Lebaran, biasanya Gubernur Jakarta memerintahkan Dinas Kependudukan menggelar Operasi Yustisi. Mereka yang tidak memiliki KTP DKI langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Pada era Gubernur Fauzi Bowo, misalnya, setiap tahun dilakukan operasi itu. "Sasaran kebijakan itu adalah mengurangi jumlah mereka yang mengadu nasib tanpa dokumen lengkap," kata Fauzi ketika itu. Dia membantah membuat Jakarta menjadi kota tertutup bagi pendatang dari daerah.

Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, mengubah cara berpikir tertutup birokrat di Balai Kota. Ahok, sapaan Basuki, tidak melarang pendatang baru.

Namun dia memberikan syarat bagi para pendatang baru. "Tidak boleh tinggal di kosan pinggir sungai atau ngemper di toko," ujar Basuki saat ditemui di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2015.

Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI tak bisa melarang para pendatang dari luar Jakarta. Alasannya, wilayah DKI yang begitu besar dengan banyak pintu masuk memudahkan orang datang dari mana saja. "Kami, kan, tak mungkin bangun tembok seperti zaman kerajaan," tuturnya.

Dinas Sosial akan mengarahkan para pendatang yang berkeliaran di kolong jembatan, pinggir jalan, atau pinggiran toko. Ahok mengatakan Dinas Sosial harus membawa orang-orang tersebut ke panti sosial untuk dibina. Lalu, mereka akan menandatangani perjanjian.

Selain itu, Ahok memberikan pilihan bagi pendatang untuk tinggal di rumah susun. Asalkan, kata Ahok, mereka harus buat KTP DKI sehingga alamat tempat tinggalnya sama seperti alamat yang tertera pada KTP. Namun Ahok tetap akan melakukan pemeriksaan.

Ahok pun tetap mengizinkan orang yang ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Alasannya, kebutuhan PRT di Jakarta masih tinggi. Asalkan ada yang bertanggung jawab terhadap mereka (majikan), pembantu baru tak jadi masalah. "Jika mereka tinggal di kosan liar pinggir sungai, mereka kena gusur," ucapnya.

Meski demikian, Ahok tetap mengimbau warga DKI untuk menciptakan Jakarta yang aman, nyaman, dan tertib. Dia juga menyarankan bagi warga DKI yang ingin membawa orang dari kampung agar membawa identitas diri. "Ini semua demi Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi dan berbudaya," katanya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA