TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Kostrad Letnan Jenderal Mulyono mengeluarkan pernyataan soal tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyegel gedung mal Tebet Green. Gedung itu disegel karena tak memiliki sertifikat laik fungsi tapi beroperasi.

Mal itu berdiri di tanah seluas 3 hektare milik Yayasan Dharma Putra Kostrad. Namun pengelolaan gedung ditangani PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera.

"Saya ditegur oleh Gubernur DKI. Ya, kalau gitu, biar saja Pemprov DKI yang eksekusi. Kami tidak akan persoalkan kalau mereka menaati aturan," kata Mulyono di Markas Kostrad, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2015.

Ia menuturkan penutupan dan penghentian operasional pusat perbelanjaan tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan. Mulyono menjelaskan, lahan milik Kostrad itu memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Tapi mereka tidak taat aturan. Ya sudah, disegel oleh Pemprov DKI," ujarnya. (Baca juga: Mal Tebet Green Disegel, Apa Kata Pengelola)

Adapun Wahana membangun pusat perbelanjaan itu setelah bekerja sama secara build-operate-transfer dengan Kostrad selama 30 tahun.

Pada umumnya, bangunan bertingkat, sebelum beroperasi, harus mendapatkan sertifikat laik fungsi dari Dinas Penataan Kota. Dinas sudah memberikan peringatan pertama pada 12 Februari, kedua 18 Februari, dan ketiga 3 Maret 2015. Namun semuanya tak digubris oleh Wahana.

Kepala Bidang Penertiban Dinas Tata Kota DKI Jakarta Bayu Aji berujar, pihaknya terpaksa bertindak tegas atas pelanggaran yang terjadi di mal Green Tebet. "Bangunan ini kami tutup dan segel karena ada ketentuan yang belum mereka jalankan, yaitu sertifikat laik fungsi," tutur Bayu Aji di mal Green Tebet, Kamis, 23 Juli 2015.

Menurut dia, penutupan ini adalah aksi keempat atau terakhir yang dilakukan Dinas Tata Kota, karena imbauan penyelesaian perizinan sertifikat laik fungsi tidak juga dipenuhi pengelola gedung sejak penyegelan pada 5 Maret 2015.

MAYA NAWANGWULAN | BISNIS.COM

VIDEO TERKAIT: