TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan ingin memberi tambahan uang saku bagi personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI yang bertugas di Ibu Kota. Tak hanya memberi uang saku, Ahok berniat mewujudkan ongkos gratis naik bus Transjakarta bagi anggota TNI dan Polri aktif.
Menurut Ahok, dana hibah bisa diambil dari pos bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meski begitu, Ahok tak ingin sembarangan memberikan dana hibah ke personel TNI dan Polri.
“Kami enggak serta-merta menghibahkan. Mereka harus mengajukan program. Kami teliti lalu dikoreksi juga harga barang yang mereka ingin beli,” ucap Ahok di Balai Kota, Selasa, 28 Juli 2015.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI tak bisa menghibahkan dana secara besar-besaran tanpa rincian penggunaan anggaran dari TNI dan Polri. Lagi pula, Pemprov DKI punya prosedur pemeriksaan harga satuan barang lewat satuan kerja yang punya kaitan dengan alat yang diminta TNI.
Ahok mencontohkan, jika TNI ingin membeli tameng anti-huru-hara, mereka harus mengajukan anggaran, meliputi merek, jumlah, dan harga. Pemprov DKI juga tak buru-buru menyetujui permintaan itu.
Usulan pengadaan, ujar Ahok, bakal ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang kerap membeli alat serupa. “Satpol PP nanti koreksi harganya. Kalau sudah sepakat, baru kami hibahkan dana atau bisa juga DKI yang belikan barangnya,” tutur Ahok.
Perlakuan yang sama juga berlaku pada bantuan uang saku bagi personel TNI dan Polri yang bertugas di Ibu Kota. Menurut dia, TNI dan Polri juga harus membuat usulan program. Nantinya, usulan itu bisa disepakati dan honorarium anggota TNI dan Polri dibayar Pemprov DKI sebesar Rp 250 ribu dan untuk uang makan Rp 38 ribu.
“Saya juga bakal minta anggota TNI dan Polri buat ATM Bank DKI, agar kami bayar mereka dengan sistem transfer,” tuturnya. Kartu ATM itu pula, kata Ahok, yang menjadi tiket gratis saat naik bus Transjakarta.
Sebelumnya, Ahok menghibahkan Rp 30 miliar untuk Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pun menerima hibah dari Pemprov DKI. Satuan baret merah itu menerima Rp 750 juta untuk membangun lapangan tembak di Cijantung, Jakarta Timur.
RAYMUNDUS RIKANG
Berita terkait
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
2 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
3 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru
4 hari lalu
Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
6 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
8 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya72 Tahun Kopassus, Ini Makna Kalimat dan Simbol Korps Baret Merah
13 hari lalu
16 April diperingati sebagai hari Kopassus. Ini makna tulisan dan simbol yang terdapat pada baret merah Kopassus.
Baca SelengkapnyaJokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi
23 hari lalu
Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
37 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
37 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya
38 hari lalu
Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.
Baca Selengkapnya