TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kontroversi sistem asuransi di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak berpengaruh pada warga Jakarta. Justru, kata Ahok, BPJS merupakan terobosan kebijakan yang mengandung karakter bangsa.
Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan prinsip asuransi atau BPJS secara umum mengandung semangat gotong-royong. "Sistem ini memungkinkan uang iuran peserta yang sehat bisa dipakai menalangi biaya berobat peserta yang sakit," ujar Ahok di Tambora, Jakarta Barat, Minggu, 3 Agustus 2015.
Ahok bahkan tak segan mengajak masyarakat DKI untuk mempunyai jaminan sosial seperti BPJS atau asuransi lainnya. Sehingga bila terjadi keadaan darurat, Ahok menjelaskan, tak perlu lagi panik soal biaya berobat. (Baca: Klarifikasi MUI: Tidak Ada Fatwa BPJS Haram)
Kontroversi status sistem asuransi di bawah BPJS muncul saat ijtima ulama MUI di Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekomendasi ijtima itu, sejumlah ulama MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai hukum Islam.
BPJS yang ada saat ini juga tak sesuai syariah. Alasannya, sistem penyelenggaraan jaminan sosial itu diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang berpotensi melahirkan riba.
RAYMUNDUS RIKANG
Berita terkait
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
3 jam lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
3 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaGibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran
5 hari lalu
Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
5 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
35 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
35 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
49 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca SelengkapnyaRamai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?
52 hari lalu
Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?
Baca SelengkapnyaJika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada
53 hari lalu
Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?
Baca Selengkapnya