TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berhasil mencapai kesepakatan dengan warga Kampung Pulo, Jatinegara, perihal relokasi hunian di bantaran Sungai Ciliwung. Menurut dia, kesepakatan itu penting untuk mengentas masalah banjir yang dihadapi warga Kampung Pulo setiap tahun. “Tak ada lagi kelanjutan drama banjir Kampung Pulo,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 4 Agustus 2015.
Kesepakatan itu diperoleh setelah Ahok bertemu dengan perwakilan warga RW 01 dan 03 yang didampingi Komunitas Ciliwung Merdeka. Ahok menjelaskan relokasi bakal direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah DKI sudah pernah melayangkan surat peringatan sebanyak dua kali bagi warga Kampung Pulo. Selanjutnya, rumah-rumah warga bakal dibongkar lantas dibangun rumah susun di atas bekas lahan mereka.
Rencana itu, Ahok menambahkan, sekaligus menggugurkan tawaran pembangunan kampung susun yang disorongkan Komunitas Ciliwung Merdeka. Pemerintah DKI mewajibkan warga untuk membuktikan sertifikat tanah bila ingin merealisasikan konsep kampung susun. “Nyatanya tak ada satu pun warga yang punya sertifikat,” dia berujar.
Meski begitu, Ahok masih membuka kesempatan bagi warga yang bisa menunjukkan sertifikat. Mereka berhak untuk mengambil tawaran Pemerintah DKI yang mengonversi luasan tanah semula menjadi 1,5 kali luas tanah yang setara luas unit rumah susun.
Misalnya, Ahok berujar, seorang warga punya sertifikat dengan tanah seluas 100 meter persegi. Maka, warga itu berhak mendapat ganti untung tanah seluas 150 meter persegi yang dikonversikan menjadi luas unit rusun. Bila satu unit rusun luasnya sekitar 30 meter persegi, maka warga itu berhak mendapat lima unit rusun. “Saya beri sertifikat langsung, di mana empat unit bisa disewakan dan satu lainnya jadi tempat tinggal,” dia menjelaskan.
Ahok menyebut warga yang terdampak relokasi bakal mendapat rumah susun di Jatinegara Barat. Kapasitas rusun itu mencapai 518 unit. Sementara, dalam rencana peta bidang terdampak ada 917 kepala keluarga di Kampung Pulo yang tergusur. “Warga yang belum mendapat rusun Jatinegara Barat nanti masuk ke rusun baru di Kampung Pulo ,” kata dia.
Pemerintah DKI bakal mensubsidi biaya sewa rusun baru tersebut. Warga hanya membayar Rp 10 ribu per hari atau Rp 300 ribu tiap bulan sebagai biaya pemeliharaan. “DKI juga bakal tambah jaringan pipa gas dan mesin pengelola air bersih di rusun baru itu.”
Sementara itu, Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, mendesak Pemerintah DKI tak diskriminatif dalam memberlakukan aturan ganti untung tanah. Menurut dia, warga merasa tak adil bila ganti untung tanah hanya diberikan pada warga yang punya sertifikat.
Sandyawan menambahkan pembangunan area Kampung Pulo sebaiknya dikerjakan dengan metode partisipatif. Artinya, dia berujar, warga harus diajak untuk terlibat dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung sekaligus relokasi yang melibatkan mereka. “Pemerintah DKI harus melakukan pendataan dan pengukuran ulang pada warga yang terdampak normalisasi,” dia menambahkan.
RAYMUNDUS RIKANG
Berita terkait
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
2 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
3 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
6 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
8 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanjir Jakarta Merendam 40 RT dan Lima Ruas Jalan, Puluhan Orang Mengungsi
28 hari lalu
Curah hujan tinggi dan luapan sungai memicu banjir Jakarta. Permukiman dan ruas jalan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat terendam.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir
36 hari lalu
Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
37 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
37 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya
38 hari lalu
Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.
Baca SelengkapnyaStatus Pintu Air di DKI Siaga 3, BPBD Imbau Warga Waspada Banjir
48 hari lalu
BPBD DKI Jakarta memperingatkan perihal peningkatan status siaga genangan akibat hujan lebat di beberapa wilayah.
Baca Selengkapnya