Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan beragam modus pencurian anggaran di Dinas Pendidikan. Menurut dia, selalu ada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi incaran para koruptor dengan beragam modus.
Mulanya, ucap Ahok–sapaan Basuki, skandal pencurian anggaran di Dinas Pendidikan terbongkar saat ditemukan pembelian alat catu daya listrik cadangan senilai Rp 1,2 triliun.
Berturut-turut pembelian alat mesin cetak dan pemindai yang masing-masing dihargai lebih dari Rp 3 miliar. “Permainan di Dinas Pendidikan paling keterlaluan,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 13 Agustus 2015.
Kasus korupsi UPS sejauh ini sudah menyeret dua pejabat, yakni Alex Usman dan Zaenal Solaeman. Mereka merupakan pejabat pembuat komitmen pembelian UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Akibatnya, negara merugi lebih dari Rp 50 miliar.
Ahok menambahkan, alokasi dana untuk Kartu Jakarta Pintar pun tak luput dari incaran. Bukan tanpa sebab, maraknya para koruptor mengincar anggaran pendidikan karena alokasi duit yang sangat besar.
Anggaran KJP saja mencapai Rp 2,3 triliun. Sementara, total anggaran pendidikan DKI lebih dari Rp 14 triliun atau sekitar 24 persen dari total APBD DKI 2015.
Kekesalan Ahok makin menjadi-jadi karena dia juga menjumpai usulan rehabilitasi sekolah yang menelan dana hingga puluhan miliar rupiah. Begitu mendapati temuan itu, Ahok langsung mencoret usulan rehabilitasi sekolah. “Rehabilitasi sekolah Rp 50 miliar itu mau bangun kampus?” kata Ahok dengan ketus.
