Cara Ahok Ajari Antikorupsi ke Anak: Jangan Nyogok Guru!  

Reporter

Rabu, 26 Agustus 2015 17:21 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menggelar pelatihan antikorupsi untuk anak-anak di Ibu Kota. Tujuannya, agar mereka tak terbiasa melihat hal mewah sehingga bisa gelap mata dan melakukan korupsi.

"Nanti ada tes, anak-anak SD ditanya, boleh tidak pesta ulang tahun mewah. Jika mereka jawab boleh, mereka butuh pelatihan," tutur Ahok setelah menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi DKI Jakarta yang bertajuk “Wujudkan Generasi Penerus Bangsa Berkepribadian dan Berkarakter Positif Melalui Lingkungan dan Keluarga” di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 26 Agustus 2015.

Menurut Ahok, pelatihan ini akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelatihan akan diadakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau di ruang terbuka yang ada di tiap kelurahan.

Melalui pelatihan ini, Ahok ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa gratifikasi kepada guru itu salah. Biasanya, pemberian hadiah kepada guru oleh murid saat kelulusan itu dianggap wajar. Namun, kata Ahok, mereka harus tahu bahwa hal ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar aturan.

"Ada anak SD yang merasa aman bisa terlambat datang ke sekolah karena dia sering memberikan hadiah kepada gurunya. Itu tindakan tidak benar," kata Ahok.

Intinya, Ahok berujar, pelatihan ini membina anak-anak agar hidup sederhana sejak dini supaya tidak bersikap tamak dan silau harta saat dewasa. "Jangan seperti pejabat yang merasa punya hak 10-20 persen atas proyek tertentu. Mereka itu yang sudah menganggap mencuri uang adalah hak mereka," ujarnya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

6 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya