Menteri Luhut-Ahok Pusatkan Demo Buruh di Monas
Editor
Maria Rita Hasugian
Senin, 31 Agustus 2015 13:29 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipanggil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Luhut Pandjaitan dalam rangka koordinasi demo buruh, Selasa, 1 September 2015. Menurut Ahok, pemerintah akan uji coba untuk mengalihkan massa ke arah Monas. (Baca: Polisi Kawal Ratusan Buruh ke Jakarta Pagi Ini)
"Kami mau buat konsep demo seperti di London," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin, 31 Agustus 2015.
Ahok ingin membuat Monas seperti pusat taman, ada toilet mencukupi, fasilitas publik, dan ambulans. Bahkan, ucap dia, ada pula tenda ber-AC yang dapat digunakan massa atau wartawan untuk nongkrong.
"Orang berdemo itu kan yang penting masuk TV agar saat omongannya didengar," ucapnya.
Baca juga:
Demo Buruh Kepung Istana Jokowi, Ini Rutenya
Demo Buruh, Ini Perubahan Rute Bus Transjakarta
Selama ini, jika ada demo, massa biasanya ditempatkan di luar Monas. Kali ini, pemerintah akan adakan uji coba untuk mengumpulkan massa di dalam Monas. Ahok mengaku strategi ini merupakan bagian dari 5 Tertib (tertib hunian, tertib berlalu lintas, tertib pedagang kaki lima, tertib demo, dan tertib buang sampah).
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuturkan perwakilan buruh masih tetap pada rencana awal, yaitu melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Monas. "Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Aksi tersebut akan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB. Aksi akan berlanjut ke Kementerian Kesehatan terkait dengan tuntutan mengenai BPJS Kesehatan.
Iqbal mengatakan 48 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan bergabung melakukan aksi massa pada 1 September tersebut. Aksi akan dilakukan serentak di 20 provinsi di Indonesia.
Baca juga:
Demo 1 September 2015, Ribuan Buruh Jawa Barat ke Jakarta
Pesan Deddy Mizwar ke Buruh Jawa Barat yang Demo di Jakarta
Unjuk rasa tersebut, menurut Iqbal, merupakan aksi damai yang dilakukan terkait dengan kekhawatiran terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
YOLANDA RYAN ARMINDYA| MAYA NAWANGWULAN