Prototipe kereta monorel buatan Indonesia terparkir di hanggar PT. Melu Bangun Wiweka, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, (4/2). Monorel ini lebih ekonomis hingga 75 persen dibanding produk luar negeri. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengucapkan selamat tinggal pada proyek monorail rapid transit. "Monorel bye-bye, udah enggak ada cerita," katanya di RSUD Tarakan, Kamis, 10 September 2015.
Basuki mengatakan pemerintah DKI tidak akan bernegosiasi lagi dengan PT Jakarta Monorail sebagai pembangun. Pemerintah Provinsi kecewa atas pembangunan yang terhenti. Basuki mengakui sudah mengirim surat pemutusan kontrak kerja kepada pihak PT JM.
"Udah tidak ada tawar-tawar, dari dulu kita juga bilang kerja samanya juga sudah tidak ada lagi," katanya. Dia juga mengatakan tiang pancang sudah diambil kembali oleh PT Adhi Karya.
Pemerintah DKI Jakarta memberikan 15 syarat kepada PT JM. Namun, hingga Juli 2015, mereka tidak memenuhi kewajibannya. Ahok sudah menyatakan kontrak dengan PT JM selesai sejak Juli lalu. Salah satu alasannya, PT JM tidak memenuhi syarat kecukupan modal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjamin program light rail transit nantinya tidak akan mangkrak seperti proyek monorel di Jakarta. Menurut dia, LRT dan monorel adalah dua proyek yang sangat berbeda.
"Kalau LRT, kita memulai sesuatu yang tidak masalah, mulai dari nol. Kalau monorel, dulu memang sudah ada masalah sehingga harus diurai. Mengurai masalah kan tidak mudah," kata Jokowi setelah meresmikan pembangunan LRT di Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu, 9 September 2015.
Jokowi mengatakan LRT akan menggunakan tiang-tiang yang dulu digunakan untuk monorel. Menurut dia, tiang yang dulu dibangun belum sempat terpakai dan masih digunakan untuk LRT. Ia juga menegaskan bahwa proyek monorel sudah sepenuhnya selesai. "Itu urusannya Adhi Karya dan Gubernur DKI Jakarta," katanya.
Pada Juli 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan proyek monorel karena kontraktor tak bisa memenuhi kewajiban yang dituntut pemerintah DKI. Salah satu syarat itu adalah kontraktor harus memenuhi kecukupan modal. Selain itu, harus ada perjanjian bahwa bila pembangunan berhenti di tengah jalan, semua aset yang sudah berdiri akan menjadi milik pemerintah DKI.
