Ahok: Pasar Karang Anyar Digusur karena Hambat Saluran Air

Reporter

Rabu, 16 September 2015 12:45 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggusuran Pasar Karang Anyar dilakukan karena kios-kios tersebut menghambat saluran air. "Itu kan saluran air, makanya beberapa bangunan di situ tergenang," kata Ahok, sapaan akrabnya, saat ditemui di Balai Kota, Rabu, 16 September 2015.

Ahok menjelaskan ini dilakukan untuk mengatasi banjir yang tiap tahun selalu menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI kala musim hujan tiba. Meskipun dalam usahanya menggusur pedagang di pasar Karang Anyar selalu ada penolakan. "Ada LSM protes ke saya, saya baca saya ketawa saja. LSM ini protes ke saya waktu banjir, bilang saya enggak kerja ngatasi banjir. Saya ngatasi banjir bongkar kios-kios katanya bongkar kios, enggak konsisten," ujarnya.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan apa yang dilakukan pemerintah hanya mengembalikan fungsi aliran sungai sesuai dengan peruntukannya. Menurut dia, aliran sungai di Karang Anyar sudah lama tersumbat karena lahannya diduduki oleh para pedagang. "Tahun 1994 terakhir dikeruk ini aliran sungainya," tutur Mangara di lokasi penggusuran, Rabu, 16 September 2015.

Mangara mengatakan jumlah pedagang yang digusur adalah 236 orang. Sebanyak 236 pedagang diberi dua lokasi relokasi oleh pemerintah. Sebanyak 123 pedagang di Pasar Karang Anyar di bagian dalam, sedangkan 113 pedagang diberi daftar pasar yang bisa dipilih. "Selama enam bulan pertama nanti bebas retribusi," ujarnya.

Namun bagi Rahmat, pembina paguyuban pedagang Pasar Karang Anyar yang digusur, solusi ini tidak bisa diterima begitu saja. Menurut dia, luas lapak di Pasar Karang Anyar bagian dalam tidaklah seluas lapak mereka yang digusur. "Tidak muat, cuma semeter," kata Rahmat.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

17 menit lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

3 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

6 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

8 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

18 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

27 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

30 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya