TEMPO.CO, Jakarta - Adhyaksa Dault dinilai tidak pantas mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Karena saat ini, dia masih menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

"Dia harus mundur dari jabatan Ketua Kwarnas bila ingin terjun dalam pilkada Jakarta 2017," kata Jhoni Saleh, anggota Gerakan Peduli Aset Pramuka, kepada Tempo, Minggu, 20 September 2015.

Deklarasi pencalonan Adhyaksa oleh tim suksesnya dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20 September 2015. Hadir sejumlah tokoh dan pimpinan partai politik.

"Demi Allah juga bimbing saya, tegur saya kalau salah. Moto hidup saya, hidup cuma sekali mengabdi untuk negeri. Kalau saya jadi gubernur saya enggak akan makan uang haram," ujar Adhyaksa saat berjanji di depan ratusan pendukung dan undangan.

Jhoni menjelaskan bahwa jabatan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka merupakan jabatan publik. Artinya, jabatan tersebut tidak boleh diberikan bumbu politik.

Bila Adhyaksa mencalonkan diri sebagai DKI-1, maka konsekuensinya ialah ia harus melepas jabatan Ketua Kwarnas. "Kalau dia ketua rukun tetangga tidak apa-apa, tak mundur," kata Jhoni, yang merupakan anak dari Mayor Jenderal TNI Azis Saleh, mantan Sekretaris Jenderal Kwarnas awal 1970-an.

Joni menjelaskan bahwa membina pramuka merupakan pengabdian dalam sunyi, melakukan yang terbaik tanpa pamrih. Lain dengan pengabdian pada jabatan politik.

"Kalau ikut pilkada namanya pengabdian dalam gaduh, pengabdian dalam pamrih," katanya. Terlebih lagi bila ternyata Adhyaksa menjual dirinya untuk mendapatkan dukungan partai.

Menurut Joni, "dosa" Adhyaksa sebagai bagian dari Gerakan Pramuka akan sedikit berkurang jumlahnya bila ia maju melalui jalur independen. Namun menurutnya jalur independen akan sangat berat bagi Adhyaksa.

Menurut Joni, bagi Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, satu juta kartu tanda penduduk pun dirasa belum menjanjikan untuk maju. Joni pesimis Adhyaksa bisa dapatkan kursi Ahok meski mengumpulkan lebih banyak KTP. "Harus nempel partai sana, nempel partai sini," katanya.

Jhoni mengatakan Gerakan Pramuka berdiri di atas semua golongan. Dia tidak ingin kegiatan politik merusak organisasi kepramukaan. Bila Adhyaksa memilih jalur politik, Jhoni menganggap bahwa selama ini mantan Menpora itu tidak tulus bergabung dalam Gerakan Pramuka.

"Artinya dulu dia menyesal jadi Ketua Kwarnas karena tidak dapat apa yang dia mau," katanya. Jika Adhyaksa tetap ingin maju dalam pilkada 2017 dan tidak menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Kwarnas, kemungkinan akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka.

Jhoni mengajak ketua dan pengurus kwartir daerah di Tanah Air berani mengingatkan dan mengevaluasi Adhyaksa Dault yang menjadi anggota pramuka hanya karena kedudukannya sebagai Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

VINDRY FLORENTIN