Haji Lulung (tengah) bersama para pengacaranya saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 30 April 2015. Lulung diperiksa sebagai saksi korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suplay (UPS). TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung tak mau lagi bertengkar dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di media massa. Pernyataan ini dia lontarkan ketika media menanyakan dugaan lemahnya pengawasan Gubernur yang menyebabkan terjadinya penyelewengan pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
"Saya sudah tidak mau lagi diadu sama Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Lulung Lunggana di Bareskrim Polri, Senin, 21 September 2015. "Nanti dibuktikan di pengadilan saja."
Lulung Lunggana optimistis dengan kinerja Polri untuk menuntaskan kasus tersebut. "Hari ini, tidak ada urusannya dengan UPS. Saya tidak mau ngomong lagi soal UPS," kata Lulung yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Kasus penyelewengan pengadaan UPS ramai di media massa setelah Gubernur Ahok membeberkan adanya dugaan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Menurut informasi yang diperoleh Lulung, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Bareskrim telah menahan dua tersangka korupsi UPS yakni Alex Usman dan Zaenal Soleaman. Alex berperan sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sementara Zaenal Soleman di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Alex pun telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akhir bulan lalu.
"Kita serahkan pada yang kompeten saja. Polisi sudah maksimal dalam penyidikannya, kok," kata Lulung.
