Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama harus menghadapi persoalan pengelolaan sampah dengan kepala dingin. Pembahasannya membutuhkan kesediaan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama guna menemukan solusi terbaik. “Jangan buat kegaduhan terus,” katanya, kemarin.
Sikap tenang itu, Lulung menuturkan, juga diperlukan lantaran Basuki ingin kembali mencalonkan diri sebagai gubernur periode 2017-2022. Artinya, Basuki harus berupaya menggaet simpati publik dengan pemikiran yang matang dan tak emosional.
Sikap emosional itu, menurut Lulung, terlihat saat Basuki bersikap keras atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi yang memanggilnya terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Menurut dia, konteks penggunaan kata “pemanggilan” itu tak tepat dan tidak berlandaskan hukum. Meski begitu, Basuki seharusnya mampu menahan diri dan berinisiatif menggelar rapat koordinasi di antara dua pemerintahan.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Pantas Nainggolan. Ia mengatakan Basuki perlu meredam amarahnya saat menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Musababnya, cara Basuki menyampaikan pendapat berpotensi membuat pihak lain tersinggung.
Sebagai contoh, Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri tersinggung atas pernyataan Basuki soal pengangkutan sampah. Saat itu Basuki berujar bakal meminta anggota TNI mengangkut sampah ke Bantargebang jika masih ada penolakan warga Bekasi. “Pernyataan itu mengusik stabilitas di DKI juga,” ujar Pantas, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
