TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, pada pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tadi malam, ada beberapa rencana anggaran Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang dianggap terlalu boros. "Saya pikir gila-gilaan juga. Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu itu hampir Rp 300 miliar," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Minggu, 22 November 2015.

Selain dinas, menurut Ahok, suku-suku dinas yang berada di tingkat kota juga melakukan pemborosan dengan menganggarkan sekitar Rp 30-40 miliar untuk membeli lampu. Karena itu, Ahok berujar, pembelian lampu akan digabung menjadi satu dalam pengadaannya.

Baca juga:
Setelah Ketemu Prabowo, Setyo Novanto di Atas Angin?
Mengharukan: Masjid Dirusak, Bocah Ini Bantu Pakai Celengan

Selain pembelian lampu, Ahok juga memerintahkan Dinas Perindustrian dan Energi mengganti semua lampu menjadi lampu LED. "Bayar listrik PLN, kan, hampir Rp 600 miliar setahun. Kalau semua lampu kami ganti LED, paling bayar listrik di bawah Rp 200 miliar. Makanya saya potong," tutur Ahok.

Ahok pun menginstruksikan agar Dinas Perindustrian dan Energi tidak lagi memakai kontraktor abal-abal yang malah menyebabkan terganggunya warga Jakarta akibat tidak rapinya pengerjaan sebuah proyek. "Dia pasang PJU (penerangan jalan umum). Lihat enggak berantakan gitu? Orang teriak-teriak macet di depan Cipto (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) segala macam. Kenapa? Mereka itu cari kontraktor yang enggak jelas, Rp 5 miliar, Rp 5 miliar," kata Ahok.

Karena itu, menurut Ahok, dia lebih suka mempekerjakan tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk mengerjakan sebuah proyek daripada menyewa kontraktor yang tidak jelas asal-usulnya. "Kerjanya enggak tanggung jawab. Seluruh Jakarta dia gali buat PJU, bikin berantakan. Kami tegur, dia enggak mau peduli," ucap Ahok.

Dalam rapat tersebut, Ahok juga mengatakan kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menunjuk perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan terjamin kualitasnya daripada menyewa kontraktor abal-abal. "Kami taruh di e-Katalog, kami beli, minta langsung kontrak lima tahun. Saya enggak mau tahu, lampu mana pun. Itu bisa ngurangin banyak," kata Ahok.

Ahok juga mengungkapkan, dalam rencana anggaran Dinas Perindustrian dan Energi, banyak sekali adanya anggaran untuk penyuluhan-penyuluhan yang tidak perlu. "Bayar tenaga ahli saja. Kalau dikumpulin satu Jakarta hampir Rp 600 miliar. Saya bilang enggak bisa," ujar Ahok.

Baca juga:
Mengharukan: Masjid Dirusak, Bocah Ini Bantu Pakai Celengan
Rekan 'Mama Minta Pulsa' Geng Pemalsu Ijazah: Ini Tarifnya

Untuk menghindari banyaknya pejabat yang nakal, Ahok sengaja mengecek rencana anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD. "Kalau sampai dia berubah, saya akan pecat semua. Kamu mungkin udah janji sama orang Rp 5 miliar, nih, per kelurahan untuk pasang lampu baru. Mungkin udah dapet ijon. Kalau saya potong marah. Silakan marah aja. Memang maling mau bilang apa? Pemborosan mau bilang apa?" tutur Ahok.

Selama empat hari terakhir, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lembur untuk membahas perencanaan anggaran bersama jajaran SKPD DKI Jakarta. Sejak Rabu, dari pukul 09.00 hingga 24.00, Ahok telah membahas anggaran yang diajukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, Dinas PU Tata Air, Dinas Kebersihan, Dinas PU Bina Marga, serta Dinas Perindustrian dan Energi.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Selingkuh Bisnis-Politik: Akankah Setyo Novanto Terjungkal?
Setya Novanto Didesak Mundur: Bila Tak Mau, Ada Ancamannya