TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebayak 29 lokasi jalur hijau dan taman di delapan kecamatan wilayah Jakarta Pusat hilang. Lokasi tersebut antara lain beralih fungsi, sabagian berubah menjadi tempat parkir, bengkel, lapak pedagang, pompa bensin, pos RW, pos polisi, pos hansip, bahkan ada yang dipakai untuk kandang ayam, bak sampah, serta bangunan liar."Ini menurut data rekapitulasi dari Suku Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada 2005," kata Mohammad Pahlawi, Kepala Seksi Jalur Hijau Suku Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kamis (2/2).Menurut Pahlawi, taman tersebut ditujukan sebagai tempat berinteraksi warga sekaligus menjaga suhu udara. "Idealnya, lahan hijau 35 persen dari luas Jakarta," ujar Pahlawi. Tapi jumlah taman dan jalur hijau yang ada tidak lebih dari 13 persen. "Banyak orang yang membuang sampah sembarangan."Beberapa taman dan jalur hijau yang berubah fungsi seperti Jalan Semarang yang dipakai untuk gardu PLN, Jalan Cik Ditiro II yang berubah menjadi pos jaga, dan Jalan Sumenep yang berubah jadi pompa bensin dan tempat berjualan ikan hias.Nieke Indrietta
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
4 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
7 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
48 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaPemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan
16 Desember 2023
RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca SelengkapnyaHari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
Baca Selengkapnya
