TEMPO Interaktif, Jakarta:Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat menjadi salah faktor penyebab maraknya gizi buruk di Jakarta. “Pendapatan yang sedikit, menyebabkan warga sulit memenuhi kebutuhan pokok,” kata Kepala Seksi Gizi dan Pembinaan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Theresia Sedyanti, Rabu siang tadi.Wilayah Jakarta Utara terdapat beberapa daerah yang rawan gizi buruk. Di antaranya di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja. Kurangnya petugas kesehatan menjadi kendala program pos pelayanan terpadu untuk menanggulangi gizi buruk.Alokasi dana untuk memberi jaminan keehatan kepada warga masih minim. Untuk mengatasi masalah itu, kas kelurahan ada yang memberi bantuan Rp 450 ribu untuk program penyuluhan selama satu tahun. Setiap bulan posyandu tersebut mengadakan dua kali kegiatan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan.Agak berbeda dengan Kelurahan Kali Baru. Selama satu tahun mengalokasikan dana Rp 900 ribu untuk penyuluhan dan bantuan makanan kepada warga. Selain itu Rp 360 ribu untuk kader posyandu.Ibnu Rusydi/Sshintoko Adjie
Berita terkait
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
10 jam lalu
Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaMayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
12 jam lalu
Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
Baca SelengkapnyaKisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
1 hari lalu
Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.
Baca SelengkapnyaMakna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
1 hari lalu
Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaPolitikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
1 hari lalu
Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.
Baca SelengkapnyaProfil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
5 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaUSAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
5 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaGibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
6 hari lalu
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaKPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
6 hari lalu
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca Selengkapnya
