TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta berniat menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil dan guru di lingkungan DKI pada 2007. Saat ini, para guru mendapat tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan, sedangkan pegawai negeri sipil nonguru mendapat tunjangan sebesar Rp 1,7 juta. "Akan kami tambah Rp 1 juta per bulan," kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balai Kota Jakarta kemarin.Menurut Sutiyoso, pemerintah menyadari hidup di Jakarta butuh biaya tinggi. Karena itu, kata Sutiyoso, agar niat ini terwujud, dia akan segera mengajukannya ke dewan perwakilan rakyat daerah. Niat pemerintah DKI untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya itu akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2007. Saat ini, kata dia, ada sekitar 100 ribu pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan DKI Jakarta.Pada APBD 2007 nanti, kata Sutiyoso, pihaknya akan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, seperti rumah susun, penghijauan, dan transportasi. Pada 2006, kata dia, alokasi anggaran untuk kesejahteraan ada sekitar Rp 3 triliun. Adapun pada APBD 2007, ia berjanji akan meningkatkan menjadi Rp 6 triliun.Sutiyoso memperkirakan nilai APBD 2007 akan meningkat menjadi Rp 20 triliun, naik dibanding nilai anggaran 2006 sebesar Rp 17,99 triliun. Peningkatan nilai anggaran itu akan diimbangi dengan upaya meningkatkan pendapatan, terutama dari pajak.Peningkatan alokasi kesejahteraan untuk pegawai negeri sipil ini, diakuinya, sebagai upaya terakhir ia memimpin DKI. "Ini terakhir masa jabatan saya," ujarnya.Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya, perencanaan peningkatan nilai APBD 2007 bukan tindakan tergesa-gesa. Dalam perjalanan anggaran, kata dia, sudah ada siklus perencanaannya sendiri. "Saat tahun berjalan sekarang, rencana tahun depan sudah dibicarakan," katanya.Menanggapi hal itu, anggota Komisi Kesejahteraan DPRD DKI Jakarta Achmad Husain Alaydrus mengaku mendukung niat pemerintah DKI tersebut. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil itu, kata dia, diharapkan dapat mencegah korupsi-korupsi di tingkat bawah. "Sehingga pegawai tidak main proyek, guru tidak menarik sumbangan lagi ke wali murid," ujarnya. HARUN MAHBUB