Ahok Janjikan Gaji Sopir Transjakarta Tiga Kali Lipat UMP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Supir  bus Transjakarta mengecek  layar cctv yang berada dalam ruang kemudi di Halte Ancol, Jakarta, (22/1). Bus-bus baru ini didatangkan dari Cina, dan kana melayani rute PGC-Ancol dan Harmoni-Lebak Bulus. TEMPO/Dasril Roszandi

    Supir bus Transjakarta mengecek layar cctv yang berada dalam ruang kemudi di Halte Ancol, Jakarta, (22/1). Bus-bus baru ini didatangkan dari Cina, dan kana melayani rute PGC-Ancol dan Harmoni-Lebak Bulus. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan gaji besar untuk sopir bus Transjakarta. Basuki mengatakan, pemerintah provinsi DKI siap menggaji tiga kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP).

    "Kami punya kontrak berbeda dengan operator baru," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Rabu, 3 Juni 2015.

    Menurut Ahok, operator baru ini adalah operator bus-bus yang akan didatangkan oleh pemerintah DKI. Operator ini akan memiliki kesepakatan baru, salah satunya soal gaji sopir bus. Dalam kontrak baru, sopir bus Transjakarta milik operator ditaksir akan mencapai Rp 8-11 juta per bulan, sama seperti sopir bus PT Transportasi Jakarta dan DAMRI.

    Sementara itu, sopir-sopir bus yang digaji sesuai UMP Rp 2,7 juta adalah sopir milik operator JMT. Ahok mengatakan, JMT masih terikat dengan perjanjian lama sehingga tak dapat menggaji karyawan lebih dari UMP sampai ada bus-bus baru datang.

    Adapun, Direktur Operasional PT Jakarta Mega Trans June Tambunan mengatakan kontrak ini berakhir pada 31 Mei 2015 dan diperpanjang satu tahun ke depan sambil menunggu bus-bus yang telah dipesan pemerintah daerah datang. Saat ini, total gaji sopir JMT adalah Rp 3,5 juta  ditambah tunjangan makan setiap harinya.

    Ahok mengatakan, tak akan memperpanjang lagi isi kontrak yang lama. PT JMT harus mau memperbarui kontrak tahun depan. Jika PT JMT tak mau ikut perjanjian baru, pemerintah DKI akan memutus hubungan kerja sama itu.

    "Kalau mereka mau ada di kontrak lama, kami tak mau sambung," kata Ahok.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.