Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan pendapatan parkir di DKI tiap tahun raib lebih dari Rp 1 triliun. 

    Musababnya, potensi parkir mencapai Rp 1,8 triliun, tapi hanya masuk kas daerah Rp 26 miliar. "Uang ini dibagi-bagi antara oknum di lapangan dan petugas parkir," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Simak: Ahok Curhat: Di Balik Ketenaran Ada Kepedihan

    Ahok mencontohkan kasus parkir di ruas jalan seperti di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, dan Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ruas Jalan Sabang, ujar Ahok, hanya mampu menyumbang Rp 500 ribu per malam. Sedangkan ruas Jalan Kelapa Gading hanya mampu menyumbang Rp 1,2 juta per malam.

    Baca Juga: Evan Dimas ke Spanyol, Begini Perjuangan yang Harus Ditembus

    Namun pendapatan itu kini sudah naik signifikan berkat pemasangan parkir meter. Di Jalan Sabang, kini pemasukan parkir sudah lebih dari Rp 5 juta satu malam. Adapun di Jalan Kelapa Gading menyentuh Rp 50 juta tiap satu malam. "Itu pun masih ada preman yang main parkir saat tengah malam," dia menambahkan.

    Simak: Yayasan Soeharto Dihukum Rp 4,3 Triliun, Nasib Beasiswa?

    Ahok menyebutkan 375 ruas jalan di DKI akan menyusul dipasangkan parkir meter. Sejauh ini baru tiga ruas jalan yang terpasang, yakni Jalan Sabang, Jalan Kelapa Gading, dan Jalan Falatehan.

    RAYMUNDUS RIKANG

    Berita Menarik
    Hayriantira XL Tewas: Polisi Penasaran,Andi Dites Kebohongan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.