Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta belum mengelola perparkiran dengan baik. “Dana dari hasil parkir sebenarnya cukup besar, bila dikelola secara benar. Jika para pengusaha parkir mengatakan defisit, mungkin karena tidak dikelola baik,” kata Mantan Ketua YLKI Tini Hadad usai diskusi tentang perparkiran di Ruang Sriwijaya Hotel Sabang, Jakarta Pusat Kamis (2/8).
Akibat dari pengelolaan yang kurang baik itu, lanjut Tini, dana yang diterima Pemda kurang dari seharusnya karena kebocoran di tengah jalan. Jika tidak menguntungkan, pihak swasta tidak akan mengelola perparkiran. Buktinya, sejak dulu perparkiran dikelola pihak asing karena dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan.
Tini mengatakan, pemerintah tidak pernah transparan dalam mengelola dana parkir. Dengan adanya revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999 tentang perpakiran, Pemda diharapkan lebih transparan dalam mengelola perparkiran. “Masyarakat rela kok mengeluarkan uang lebih, asal dia tahu untuk apa penggunaan dana tersebut,” kata Tini.(Lely Indrawati)
Iklan
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
