Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Majelis Hakim perkara sengketa tanah antara Kodam Jaya dengan warga Pinang Ranti, meminta kepada Kodam Jaya dan Wali Kota tidak melakukan aktivitas yang meresahkan warga Pinang Ranti sebelum ada putusan tetap. Pernyataan itu dinyatakannya dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (24/2)."Tergugat jangan melakukan aktivitas apapun supaya tidak ada gangguan-gangguan kecil yang dapat terjadi," ujar Ketua Majelis Hakim, Fritz John Polnaja. Pernyataan itu ditegaskan oleh hakim, atas permintaan dari pengacara warga Pinang Ranti, Petrus Leatomu. Petrus mengatakan, sebelumya adanya kegiatan yang meresahkan warga berupa pematokan batas tanah, maupun pendataan pemilik tanah, sedangkan sidang perkara itu belum selesai.Sengketa tanah antara warga RT 004 RW 02, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan Kodam Jaya meruak setelah lahan garapan seluas 30.600 meter persegi itu akan untuk dijadikan rumah sakit Kodam Jaya. Kodam Jaya hendak menggunakan tanah yang saat ini dihuni 111 keluarga atau sekitar 400 jiwa itu, setelah mendapatkan surat hak pakai dari Yayasan Harapan Kita. Warga Pinang Ranti mengaku menggarap tanah yang bersebelahan dengan TMII itu berdasarkan izin dari pemilik asli tanah itu, Emmy Ningtyas de Groot. Kepemilikan Emmy dalam perkara ini, berdasarkan Ekstrak van Verponding Induk Nomor 2000 dengan pecahan dari Eigendom Verponding Nomor 8150. Kemudian, menurut warga, pada tahun 1982 Ketua Yayasan Harapan Kita menyerobot tanah itu, dan bersama Kantor Wilayah Pertanahan menerbitkan 30 sertifikat hak pakai atas nama Yayasan Purna Bhakti Pertiwi pada 2003.Dalam perkara ini, Emmy dan warga Pinang Ranti menggugat Panglima TNI cq KSAD cq Panglima Kodam Jaya sebagai tergugat I. Sedangkan sebagai tergugat II adalah Ketua Yayasan Harapan Kita, HM Soeharto. Mendagri cq Gubernur DKI Jakarta, cq Wali Kota Jakarta Timur, tercatat sebagai tergugat III. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta cq Wali Kota Jakarta Timur dinyatakan sebagai tergugat IV. Warga Pinang Ranti menggugat para tergugat uang kerugian sebesar Rp 5 triliun 5 miliar rupiah.Menanggapi permintaan hakim, pengacara WaliKota, Arlis Chaniago, mengatakan, aktivitas pematokan maupun pendataan dilakukan kepada warga yang telah menerima uang bongkar dari wali kota. Selain itu, pengacara lainnya juga meminta agar warga Pinang Ranti tidak mendirikan bangunan baru. Sementara upaya damai dari kedua pihak, nampaknya semakin sulit tercapai. Sebab, pihak Kodam Jaya bersikeras bahwa sertifikat kepemilikan tanah dari Yayasan Harapan Kita adalah asli. Padahal warga juga telah bersedia menerima uang ganti rugi sebesar 200 ribu permeter persegi yang sudah jauh di bawah harga NJOP yang sebesar 700 ribu rupiah permeter persegi. Indra Darmawan - Tempo News Room
Iklan
