Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

45 Anggota DPRD Disinyalir Dapat Jatah Proyek

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Tangerang:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa proyek perbaikan dan rehabilitasi jalan yang dialokasikan dalam APBD 2004 di Kabupaten Tangerang disinyalir jadi bancakan. Dugaan tersebut diungkapkan Ketua Komisi B, Suryadi. Menurut dia, setiap anggota Dewan telah mendapat jatah satu paket proyek pengerjaan jalan dari Dinas Bina Marga. "Bukti dan data bahwa setiap anggota DPRD mendapat jatah masing-masing satu proyek, yaitu saya sendiri diberi proyek jalan di salah satu kecamatan," ujarnya kepada Tempo News Room Senin (21/6). Suryadi mengatakan, dirinya menerima kabar ini langsung dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang, Maryoso. "DPRD dapat 45 paket proyek pengerjaan jalan golongan K2," ungkapnya.Suryadi mengakui sempat bingung ketika diberitahukan dia mendapat jatah proyek rehabilitasi jalan di wilayah Kronjo senilai Rp 275 juta. "Saya tidak bisa menerima proyek itu," ujar anggota Dewan dari Fraksi PPP tersebut. Menurut dia, tahun ini terdapat 277 paket proyek rehabilitasi dan perbaikan saran jalan yang telah ditetapkan dalam APBD.Menurut Suryadi, sebanyak 125 paket merupakan jatah dari asosiasi, sedangkan 45 paket menjadi jatah Dewan. Pihaknya mempertanyakan alokasi 81 proyek perbaikan dan rehabilitasi jalan lainnya. "Pertanyaan saya, sisa proyek yang lainnya dikerjakan oleh siapa. Ini tentu harus jelas," katanya menandaskan. Pihaknya memaparkan, dari 277 paket proyek pengerjaan jalan tersebut untuk golongan K1 asosiasi mendapat jatah 15 paket, golongan K2 96 paket, dan golongan K3 mendapat jatah 14 paket, sedangkan sisanya dikerjakan Dinas Bina Marga. Kata Suryadi, jatah dinas itu golongan K1 33 paket, K2 110 paket, dan K3 sembilan paket.Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang, Sys Abdul Gani membantahnya. Menurut dia, kabar tentang adanya anggota Dewan yang mendapat jatah satu paket proyek dari Dinas Bina Marga tidak benar. "Tidak benar, kalau anggota Ddewan mendapat jatah proyek jalan itu," kilahnya.Menurut Sys, semua pengerjaan proyek jalan telah ditenderkan. Bahkan, kata dia, untuk 2005 mendatang semua proyek pengerjaan dan perbaikan jalan bakal ditenderkan secara terbuka dan transparan. Untuk saat ini, pengerjaan proyek itu memang ada yang masih dilakukan dalam bentuk penjatahan tetapi masih dalam prinsip.Di tempat terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang, Maryoso juga membantah adanya tudingan yang mengatakan pihaknya telah membagi-bagikan jatah proyek kepada anggota Dewan. Menurut dia, semua proyek yang ada di dinasnya ditawarkan melalui proses tender terbuka. "Menurut saya itu kabar bohong, namun jika ada orang-orang yang mengaku mendapatkan proyek itu bisa saja," katanya. Joniansyah - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

7 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

7 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.


Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Rangkaian Harlah ke-50, PPP Depok gelar jalan sehat hijaukan enam daerah pemilihan, Ahad, 22 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.