Iklan
TEMPO Interaktif, Bekasi: Aksi kelompok wartawan yang mencoba mencari-cari kesalahan pihak sekolah di Bekasi selama masa penerimaan siswa baru (PSB). Kelakuan para wartawan ini sudah meresahkan para kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bekasi. Untuk membendung aksi itu, para kepsek SDN se-Kota Bekasi akan membentuk tim advokasi. Menurut salah seorang kepala SDN di Bekasi Utara berinisial Yat, para wartawan yang datang itu, umumnya mengancam akan menulis berita tentang penyelewengan dana APBD untuk rehabilitasi sekolah. Selain itu, mereka juga mengungkit-ungkit dana pungutan dan uang titipan sekolah. Para wartawan biasanya datang bergerombol, antara tiga sampai empat orang, datang memaksa menemui kepala sekolah. Mereka juga menunjukkan identitas sebagai wartawan yang meliput di Bekasi. "Ada yang mengaku medianya terbit mingguan, harian. Mereka tidak sopan, beda dengan wartawan lainnya yang minta konfirmasi," kata sumber Tempo News Room Selasa (3/8).Dalam sehari, sang kepala sekolah mengaku didatangi sampai tiga kali. Sepanjang wawancara, para wartawan itu tidak menunjukkan sikap terhormat. "Mereka melotot terus, supaya kita takut," kata kepala sekolah itu.Adapun tema yang menjadi bahan wawancara adalah seputar dana APBD untuk rehabilitasi gedung sekolah dan uang yang dibebankan kepada orang tua murid. "Pokoknya, bahan pertanyaannya menyudutkan kita terus sebagai pengelola sekolah, jadi kita merasa terganggu dengan adanya mereka," kata si kepala sekolah.Alasan para wartawan mewawancarainya, kata Yat, adalah untuk bahan investigasi pendidikan murid. Sebenarnya, para kepala sekolah mengaku tidak keberatan didatangi wartawan. "Mereka itu seperti bandit, datang langsung memojokkan kita, tidak ada sopan santunnya," kata dia.Hal yang sama juga dikatakan kepala sekolah SDN lainnya, berinisial Lit, saat ditemui di Islamic Center Bekasi. Para wartawan itu, setiap selesai wawancara langsung meminta ongkos transportasi. "Ada juga yang minta uang untuk anak yatim, ada yang nyerahin proposal," kata kepala sekolah wanita itu.Para wartawan itu selalu menuduh pihak sekolah telah mengkorupsi dana pendidikan. Namun, kata kepala sekolah itu, setiap kali meminta dari mana sumber dan buktinya, para wartawan itu, tidak mau menyebutkannya. "Mereka selalu bilang sumbernya dirahasiakan dan ini kode etik wartawan," kata dia.Dia sendiri mengaku selama ini belum pernah memberikan seperti yang diminta wartawan itu. Sebab, selama ini selalu bisa menghindar. "Ada juga teman saya di sekolah lainnya yang dimintai uang sampai Rp 2,5 juta oleh gerombolan wartawan itu, kita jadi takut kalau diancam terus," kata dia.Dengan adanya wartawan dianggap tidak jelas medianya itu, para kepala sekolah sudah melaporkan ke Pengurus PGRI Kota Bekasi, dua minggu lalu. Saat ini, mereka sedang berkoordinasi membentuk tim advokasi untuk melindungi para guru dari wartawan yang selalu memaksa itu. Menanggapi hal itu, Pengamat Pendidikan Bekasi Abid Marzuki mendesak Pemerintah Kota Bekasi bersikap tegas terhadap oknum-oknum wartawan yang selama ini berseliweran di sekolah-sekolah untuk memeras kepala sekolah. "Kan ada Humas, itu harus diaktifkan lagi mengkoordinasi wartawan-wartawan itu," kata dia. "Mereka kan tidak mau karirnya terhambat karena pemberitaan yang buruk. Di saat bersamaan, mereka sadar bahwa wartawan yang meminta uang itu adalah wartawan bodrex yang harus dilawan," kata Abid. Kepala sekolah yang diwawancarai Tempo News Room mengaku ketakutan apabila identitas mereka dibuka. Menurut Abid, aksi teror dirasakan khususnya oleh kepala sekolah yang mendapatkan anggaran pembangunan. Padahal, kepala sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pengucuran dana tersebut. "Pihak sekolah tahunya cuma ada bahan bangunan dan tukang yang datang mendirikan gedung. Mereka tidak pernah pegang uangnya," kata dia.Siswanto - Tempo News Room
Iklan
