Iklan
TEMPO Interaktif, Bekasi:Saaduddin Marzuki, anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (20/10). Pelantikan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Ishak Fauzi. Usai dilantik, Saaduddin yang dalam pemilihan tiga minggu lalu unggul atas calon ketua Damanhuri Hussein (FPG) dan Nurhadi (PFDIP) bertekad melakukan pembenahan internal, khususnya mengevaluasi kinerja anggota Dewan sehingga lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.Saaduddin juga mengatakan akan merangkul beberapa orang tokoh masyarakat dan para camat untuk mendengarkan langsung permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi. "Tapi yang terpenting adalah pembenahan internal dulu. Kemudian baru kita melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran Dewan dan masalah-masalah lainnya," kata Saaduddin, Rabu (20/10).Menurutnya, pelantikan ketua Dewan tertunda sekian lama karena Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, meminta agar Fraksi PDIP mempertimbangkan kembali kesiapan Nuradi, calon ketua yang secara otomatis menjabat sebagai wakil ketua. Pasalnya, Nuradi dalam pemilihan tanggal 4 Oktober kemarin tidak mengantongi satu suara pun."Kalau suaranya nol, artinya dia tidak memilih dirinya sendiri. Kalau dia tidak mempercayai dirinya sendiri, bagaimana dia mendapatkan kepercayaan dari orang lain," kata Saaduddin, mengulangi pernyataan Gubernur. Tapi setelah itu hasil rapat FPDIP tetap memutuskan Nuradi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten.Dalam pemilihan lalu, 44 orang anggota Dewan nampak solid dengan komitmen politik mereka. PKS yang berkoalisi dengan Fraksi Partai Demokrat, PPP, PBB dan PAN mendapatkan 23 suara. Sedangkan mantan ketua Dewan sebelumnya, Damanhuri Hussein, mengantongi 21 suara dari FPG (11 anggota) dan FPDIP (10 anggota). Seluruh anggota FPDIP, termasuk calon ketua Nuradi, memberikan suara mereka untuk Damanhuri.Sementara itu, mengomentari fasilitas mobil yang layak diperoleh pimpinan DPRD, Saaduddin menolak fasilitas yang terlalu berlebih apalagi terkesan mewah. "Jangan sampai fasilitas Dewan berlebihan dan tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat Bekasi," kata dia. Pola hidup sederhana ini, diakuinya meneladani sikap yang ditunjukan oleh Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang menolak fasilitas mobil Volvo.Siswanto - Tempo
Iklan
