Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirjen HAKI Ditolak Masuk Pabrik Pembajak VCD dan DVD

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Abdul Bari Azed gagal memasuki Pabrik PT. Medialine di jalan Peternakan Dalam III nomor 59-60 Kapuk Jakarta. Pabrik ini diduga membuat dan menggandakan ribuan VCD/DVD bajakan. Kegagalan ini dipicu oleh keberatan pemilik perusahaan, Charli Rahardja terhadap pembukaan paksa pintu pabrik. “Kami atas nama klien merasa keberatan jika ada pembongkaran paksa,“ujar kuasa hukum Charli, Turman M. Panggabean kepada wartawan, di depan pabrik PT Medialine, Jakarta, rabu (5/1).Tampak hadir Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tataletak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang Depkuham, Achmad Hossan. Hadir pula Kepala Subdit Pelayanan Hukum HKI, Ansori. Selain itu, hadir pula perwakilan Movie Picture Association Amerika, Tom Cowling. Menurut Panggabean, jika pembukaan paksa pintu pabrik tetap dilakukan, maka akan menimbulkan kerancuan hukum. Pasalnya, hari ini Charli dipanggil pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Depkuham untuk diperiksa. “Tolonglah. Saya ini datang ke kantor KHI untuk menghormati panggilan hukum. PPNS datang kemari kok, saya tidak diberitahu,“ujar Panggabean menirukan ucapan kliennya ketika dihubungi melalui telepon.Charli sendiri kabarnya mendatangi kantor KHI sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara itu, rombongan razia berangkat sekitar pukul 11.00 WIB. Berdasarkan kesepakatan, rencananya, besok (6/1) akan dilakukan pemeriksaan ulang pabrik tersebut oleh pihak HKI. Kendati begitu, sebelumnya sempat terjadi perdebatan yang panas antara Panggabean dengan Bari tentang pembukaan paksa pintu pabrik.Di tempat yang sama Bari mengatakan, razia yang dilakukan ini sebagai tindak lanjut razia sebelumnya 29 Desember 2004 lalu yang dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin. Maksudnya, untuk memeriksa keberadaan mesin yang masih berada di dalam pabrik. Mesin tersebut adalah mesin produksi, cover printing, serta transfer data. “Kami cuma mau mengecek apakah masih digunakan. Padahal, sudah disegel,“kata Dirjen.Dia mengklaim, telah memperoleh penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saat ini, kata Bari, sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka, pemeriksaan saksi serta barang bukti. Bahkan “Sekarang sampai pada tahap pembuatan berita acara, “ katanya.Bari menambahkan, PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pembuatan berita acara. Namun, tidak berhak melakukan penahanan. Dia berjanji, akan melimpahkan perkara ini kepada pihak kepolisian dalam waktu singkat setelah berkoordinasi mereka.Berdasarkan razia sebelumnya, PPNS HKI menemukan berbagai barang bukti sekitar 42 ribu keping VCD/DVD bajakan. Selain itu, ditemukan juga 23 karung policarbonat, 175 lembar printing plat, tiga buah mesin produksi, satu buah mesin cover printing, dan satu buah mesin transfer data.Rombongan Dirjen dan beberapa wartawan dari berbagai media massa sempat menunggu sekitar tiga jam di depan pintu pabrik. Mereka nampak mulai gelisah ketika waktu menunjukkan pukul 14.00 WIB. Padahal, Panggabean baru datang sekitar pukul 14.15 WIB yang disusul kemudian oleh beberapa orang polisi dari Polsek Metro Cengkareng. Namun, pintu tetap tidak dibuka. Rencananya besok akan dibuka, ketika barang bukti kejahatan sudah tak ada di tempat.Ewo Raswa
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

56 hari lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.


2 Perusahaan Senjata di Amerika Digugat Kementerian Kehakiman

27 Januari 2023

Ilustrasi Impor Senjata. REUTERS/Bernadett Szabo
2 Perusahaan Senjata di Amerika Digugat Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah mengantongi surat perintah dari pengadilan untuk memblokir dua perusahaan senjata


Alasan Kesehatan, Mantan Presiden Mauritania Dibebaskan

8 Januari 2022

Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, dirawat di rumah sakit setelah tertembak. telegraph.co.uk
Alasan Kesehatan, Mantan Presiden Mauritania Dibebaskan

Keluarga mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz memohon agar dia mendapat izin berobat ke luar negeri.


Tahanan AS yang Dapat Pembebasan karena Covid-19 Tak Akan Kembali ke Penjara

22 Desember 2021

Ilustrasi napi di penjara. Shutterstock
Tahanan AS yang Dapat Pembebasan karena Covid-19 Tak Akan Kembali ke Penjara

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat memutuskan tahanan yang mendapat pembebasan karena Covid-19, tidak akan dipenjara lagi setelah pandemi selesai.


Dirut Krakatau Steel: Pabrik Hot Strip Mill 2 Pangkas Biaya Operasi 25 Persen

21 September 2021

Jokowi hadiri peresmian Pabrik Industri Baja PT. Krakatau Steel (persero) Tbk, Kota Cilegon. Youtube
Dirut Krakatau Steel: Pabrik Hot Strip Mill 2 Pangkas Biaya Operasi 25 Persen

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengklaim pabrik Hot Strip Mill 2 mampu menghasilkan lembaran baja dengan kualitas terbaik.


Departemen Kehakiman Amerika Berjanji Tidak Curi Data Pribadi Jurnalis Lagi

6 Juni 2021

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang sektor lapangan pekerjaan dan ekonomi di Gedung Putih di Washington, AS, 7 April 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]
Departemen Kehakiman Amerika Berjanji Tidak Curi Data Pribadi Jurnalis Lagi

Kementerian Kehakiman Amerika mengubah kebijakannya perihal pengawasan jurnalis yang melakukan investigasi berdasarkan kebocoran dokumen pemerintah


Satwa Liar yang Tayang di Serial Netflix Disita Otoritas Amerika

23 Mei 2021

Pengasuh hewan menggendong bayi jaguar di kebun binatang di Ciudad Juarez, Meksiko, 14 Oktober 2015. Populasi jaguar di alam liar terus menurun dan berstatus terancam punah di masa depan. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Satwa Liar yang Tayang di Serial Netflix Disita Otoritas Amerika

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menyita puluhan harimau, singa dan satwa liar lainnya yang muncul di serial Tiger King di Netflix.


Joe Biden Terbitkan Aturan Kepemilikan Senjata Api

9 April 2021

Ekspresi Joe Biden saat menyampaikan sambutan di hadapan pendukungnya usai menyaksikan hasil Pemilu AS yang diumumkan media, di Wilmington, Delaware, AS, 7 November 2020. Berdasarkan perhitungan CNN, Biden mampu menang dari lawannya, Donald Trump, berkat 20 suara elektoral dari Pennsylvania. Andrew Harnik/Pool via REUTERS
Joe Biden Terbitkan Aturan Kepemilikan Senjata Api

Joe Biden akan mengambil langkah nyata dalam mengendalikan senjata api di Amerika Serikat setelah banyaknya serangan penembakan.


Jaksa Agung Amerika William Barr Mengundurkan Diri

15 Desember 2020

William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]
Jaksa Agung Amerika William Barr Mengundurkan Diri

Jaksa Agung Amerika William Barr dipastikan mundur dari posisinya efektif per Senin pekan depan. Hal itu menyusul ketegangan dengan Donald Trump


Kementerian Kehakiman Amerika Menggugat Penjual Masker Palsu

6 Juni 2020

Ilustrasi Masker. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration/File Photo
Kementerian Kehakiman Amerika Menggugat Penjual Masker Palsu

Sebuah perusahaan pembuat masker dari Cina digugat oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat karena masker tak sesuai standar.