Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rumah Ibadah Dirobohkan, Jemaat HKBP Lapor Komnas HAM

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parung Panjang, Bogor mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat Rabu (22/7).

"Kami mengadu karena rumah ibadah kami di robohkan oleh pemerintah," kata James Simatupang, pimpinan HKBP Parung Panjang, Bogor.

Mereka diterima oleh anggota Komisi bidang Pemantauan dan Penyelidikan Joni Nelson Simanjuntak. Menurut James, pada Selasa lalu (21/7), aparat pemerintah daerah Kabupaten Bogor melakukan perobohan rumah ibadah milik jemaat HKBP.

Pada 2006, mereka membeli sebidang tanah di desa Parung Panjang. Mereka berniat mendirikan rumah ibadah disana karena sejak tahun 1999 mereka tak memiliki tempat ibadah yang tetap. "Kami berpindah-pindah," katanya. Menurut James, dulu telah ada komitmen dengan kepala desa bahwa mereka dilarang mendirikan gereja, namun boleh mendirikan rumah ibadah yang tidak permanen.

"Masyarakat di sini masih alergi dengan gereja," katanya menirukan kepala desa. Dengan seijin kepala desa dan menggantongi ijin dari 11 RT, mereka kemudian mendirikan rumah ibadah sederhana semi permanen berdinding gedek bambu pada Maret 2009. Jadi, masyarakat sebenarnya tidak keberatan dengan keberadaan rumah ibadah itu.

Namun, pada 25 Mei keluar surat dari kecamatan agar bangunan tersebut dihentikan pengerjaannya. Kemudian, keluar surat perintah bongkar tertanggal 2 Juli yang diterima pada 14 Juli. Kemarin (21/7), aparat Satpol PP langsung membongkar.

"Bupati sebagai aparat negara sebagai pengayom masyarakat malah turut merobohkan tempat ibadah kami. Satpol PP juga tak memiliki hati nurani. Padahal kami hanya ingin beribadah dengan tenang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia Hendrik Sirait yang mendampingi jemaat HKBP ini mengatakan negara telah melakukan pelanggaran HAM dalam kasus perobohan paksa rumah ibadah HKBP Parung Panjang. "Tindakan ini selain merupakan bentuk arogansi aparat, juga telah mencederai kebebasan untuk beribadah," katanya.

Alasan Pemerintah Kabupaten Bogor membongkar paksa bangunan tersebut karena tak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dikategorikan sebagai diskriminasi. Karena ada sekitar 234 bangunan di Parung Panjang yang tak memiliki IMB, tapi hanya rumah ibadah HKBP yang dirobohkan.

"Telah sejak lama mereka mengurus ijin namun selalu dipersulit dan belum juga dikabulkan walaupun semua syarat telah dipenuhi," katanya. Mereka menuntut Komnas HAM membentuk tim investigasi dan mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mempersulit perijinan tempat ibadah. "Polisi juga harus memberikan jaminan keamanan bagi jemaat HKBP," katanya. PBHI juga berniat menggugat Bupati Bogor. "Bukannya melindungi, malah dia menjadi pelaku pelanggaran," ujarnya.

Pendeta Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia prihatin terhadap kasus ini. "Saya pikir ini bukanlah yang terakhir. Akhir-akhir ini sudah ada lima tempat ibadah Kristen yang dirobohkan oleh Satpol PP," ujarnya. Ia mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan kepada semua umat beragama.

Komnas HAM berjanji akan menyelidiki kasus ini. "Komnas HAM akan mendukung setiap orang untuk memiliki hak beribadah," kata Joni. Menurut dia, Komnas akan menyampaikan kepada Pemkab Bogor, polisi, TNI agar menjamin hak beragama. "Kita juga akan berkomunikasi dengan Departemen Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama," katanya. Komnas juga meminta bupati Bogor menyediakan fasilitas tempat jemaat HKBP ini untuk beribadah pada hari minggu ini.

SOFIAN

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

18 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

27 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

32 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

34 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

35 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

44 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.