Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FBR Datangi Kantor Greenpeace

image-gnews
Greenpeace. TEMPO/Tony Hartawan
Greenpeace. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 50 orang anggota organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug (FBR) berunjuk rasa di depan kantor Greenpeace di Jalan Kemang Utara Nomor 16 B1, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Juli 2011. Dalam unjuk rasa damai itu, mereka membentangkan poster yang berisi kecaman terhadap Greenpeace, seperti "Greenpeace, ente harus ikut aturan hukum DKI" atau "LSM asing harus ikut aturan hukum di DKI."

Selain membentangkan poster, massa FBR juga meneriakkan yel-yel yang menuntut Greenpeace mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta. "Kalau tidak mendaftar, berarti mereka liar dan ilegal," kata juru bicara FBR, Fajri Husbin, di lokasi unjuk rasa Kamis, 14 Juli 2011.

Fajri menilai Greenpeace selama ini menjelekkan nama Indonesia lewat laporan-laporan yang mereka buat. Namun, Fajri tidak memerinci lebih lanjut hal itu. Fajri juga membawa buku yang berjudul Dusta-dusta Greenpeace untuk menguatkan argumennya.

Rombongan FBR datang ke kantor Greenpeace pada pukul 14.40 WIB dengan menggunakan sepeda motor dan mobil. Akibat unjuk rasa itu, arus lalu lintas di jalan Kemang Utara tersendat. Unjuk rasa mulai mereda setelah perwakilan FBR diterima Greenpeace di kantornya.

Juru kampanye hutan Greenpeace, Joko Arif, menilai tudingan FBR itu salah alamat. Secara institusi, menurut Joko, Greenpeace bukan berbentuk ormas sehingga tidak wajib mendaftarkan diri di Kesbangpol DKI Jakarta. "Kami hanya berbentuk perkumpulan. Di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 itu, yang wajib mendaftar ke Kesbangpol hanya organisasi masyarakat. Kami, kan, hanya berbentuk perkumpulan," kata Joko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, ia menyangkal Greenpeace tidak memiliki izin di Indonesia. Menurut dia, perkumpulannya itu sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan izin di Kementerian Hukum dan HAM. "Sampai sekarang aturan yang mengatur perkumpulan seperti Greenpeace mendaftar di Kesbangpol belum ada," Joko menambahkan.

Kepala Polsek Mampang, Komisaris Siswono, mengatakan unjuk rasa di kantor Greenpeace itu dikawal sekitar 50 anggota polisi gabungan dari Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

ARIE FIRDAUS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

20 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

22 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

22 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


TKN Kondisikan Pendukung Prabowo Batalkan Aksi di MK

23 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan) usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar
TKN Kondisikan Pendukung Prabowo Batalkan Aksi di MK

Rusli mengklaim, hingga kini dia terus berupaya melakukan sosialisasi pembatalan aksi kepada pendukung Prabowo.


Gibran soal Pendukungnya Bakal Unjuk Rasa di Depan Gedung MK Besok: Monggo yang Penting Tertib

1 hari lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka berharap masih ada peluang untuk pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran soal Pendukungnya Bakal Unjuk Rasa di Depan Gedung MK Besok: Monggo yang Penting Tertib

Gibran Rakabuming merespons rencana pendukungnya yang bakal berunjuk rasa menjelang putusan sidang sengketa gugatan Pilpres di Gedung MK


Demonstran Pro-Palestina Blokir Jalan dan Hentikan Lalu Lintas Bandara di Amerika Serikat

3 hari lalu

Puluhan aktivis pembela HAM dan tokoh masyarakat bersama Amnesty International Indonesia menggelar aksi unjuk rasa Menolak Kejahatan Kemanusian di Gaza di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Dalam aksinya para aktivis menyerukan negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat harus didesak untuk memastikan Israel menghentikan serangan besar-besaran ke Gaza sekaligus mengakhiri penindasan sistem Apartheid kepada warga Palestina. TEMPO/Subekti.
Demonstran Pro-Palestina Blokir Jalan dan Hentikan Lalu Lintas Bandara di Amerika Serikat

Unjuk rasa besar-besaran pro-Palestina memblokir jalan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, hingga menghalangi jalan menuju bandara besar.


Sembunyi di Bunker Milik Miliuner AS, Netanyahu Didemo Warga Israel

4 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Sembunyi di Bunker Milik Miliuner AS, Netanyahu Didemo Warga Israel

Netanyahu dan istrinya dilaporkan berlindung di dalam bunker di kediaman tersebut pada akhir pekan lalu untuk menghindari serangan rudal Iran.


DPN FKHN: Ratusan Nakes Hanya Minta Naik Gaji, Selama ini Hanya Dapat Rp 400-600 Ribu

7 hari lalu

Tenaga medis menyuntikkan vaksin Sinopharm saat kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ekspatriat di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 29 Desember 2021. Kegiatan itu diikuti oleh 49 orang ekspatriat atau warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
DPN FKHN: Ratusan Nakes Hanya Minta Naik Gaji, Selama ini Hanya Dapat Rp 400-600 Ribu

Berdasarkan informasi yang diterima Sepri, ratusan nakes itu diberhentikan karena melakukan unjuk rasa kenaikan upah.


Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Jokowi 3 Periode, Ini 10 Tuntutannya 2 Tahun Lalu

8 hari lalu

Mahasiswa membawa poster dengan wajah sejumlah pejabat dalam aksi di depan DPR RI, Senin 11 April 2022. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran tepat didepan gedung DPR RI dalam aksi ini mahasiswa memberikan 4 tuntutan salah satunya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah'
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Jokowi 3 Periode, Ini 10 Tuntutannya 2 Tahun Lalu

Demo 11 April 2022, mahasiswa unjuk rasa ke pemerintahan Jokowi di seluruh Indonesia. Apa tuntutan saat itu? Kini, masih relevan?


Warga Filipina Injak Patung Xi Jinping saat Unjuk Rasa Laut Cina Selatan

10 hari lalu

Foto udara menunjukan kapal-kapal yang diduga miliki Cina, berkeliaran di sekitar Pulau Thitu, salah satu dari sembilan fitur yang diduduki Filipina di Kepulauan Spratly, di Laut China Selatan yang disengketakan, 9 Maret 2023. REUTERS/Eloisa Lopez
Warga Filipina Injak Patung Xi Jinping saat Unjuk Rasa Laut Cina Selatan

Pengunjuk rasa di Manila menginjak-injak patung Presiden Cina Xi Jinping saat protes menentang "agresi" Cina di Laut Cina Selatan.