Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Foke Sentil Petugas Pajak

image-gnews
Fauzi Bowo (Kiri), Agus Martowardjojo(kanan) dan Fuad Rahmany (tengah). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Fauzi Bowo (Kiri), Agus Martowardjojo(kanan) dan Fuad Rahmany (tengah). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendukung sepenuhnya Sensus Pajak Nasional yang diluncurkan mulai hari ini. Namun Gubernur yang akrab dipanggil Foke ini meminta sensus difokuskan untuk pembangunan komunikasi yang baik antara wajib pajak di Jakarta dan Direktur Jenderal Pajak.

Sebab selama ini banyak warga Jakarta yang mau membayar pajak merasa dipersulit. "Pesan dari teman-teman di belakang (pengusaha), sudah mau ngasih duit kok masih sering dibikin susah," kata dia dalam peluncuran "Sensus Pajak Nasional" di Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Jumat, 30 September 2011.

Ia meminta Direktorat Jenderal Pajak juga membangun kepercayaan wajib pajak, sehingga wajib pajak dan calon wajib pajak yakin uang yang dibayarkan memang digunakan untuk pembangunan. "Para pengusaha juga tidak perlu khawatir. Sensus tidak untuk menangkap atau memenjarakan," kata dia.

Warga Jakarta, kata Foke, juga harus bisa memberikan contoh tingkat kepatuhan pajak. "Orang Jakarta harus jadi orang yang bijak. Orang yang bijak taat bayar pajak," ujarnya dalam sambutan setelah pembukaan Sensus Pajak Nasional.

Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan sensus pajak nasional ini merupakan yang pertama kali diadakan di Indonesia. Tujuannya menyempurnakan basis perpajakan lebih baik. Terutama para pengusaha yang belum merupakan badan usaha. Dengan begitu penerimaan pajak pribadi dari para pengusaha ini bisa meningkat. "Tak hanya di Jakarta, sensus pajak ini dibuka serempak di berbagai kota lain. Termasuk Surabaya dan Medan," kata dia.

Hingga 2010 Menteri Keuangan Agus Martowardoyo memaparkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar masih rendah. Untuk wajib pajak pribadi yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan) baru 7,73 persen, yaitu 8,5 juta dari 110 juta penduduk Indonesia yang aktif bekerja. Untuk badan usaha tingkat kepatuhannya lebih rendah lagi, yakni 3,6 persen atau sebesar 446 ribu badan usaha dari 12 juta lebih badan usaha aktif yang berdomisili.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Akibatnya proporsi penerimaan pajak dari Produk Dosmetik Bruto masih rendah," kata dia.

Karena itu, Agus menambahkan, sensus merupakan usaha ekstensifikasi proaktif. Para petugas pajak yang akan mendatangi tempat usaha dan tempat tinggal memberikan informasi hingga penyuluhan tata cara mengisi form pajak dan membayar pajak. "Semoga bisa meningkatkan aktivitas penyelenggaraan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan infrastruktur," kata dia.

Agus pun mengapresiasi wajib pajak dan calon wajib pajak yang secara ikhlas mau mendaftarkan dirinya untuk membayar.

Turut hadir dalam pembukaan Sensus Pajak Nasional ini Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi, Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rachmat Gobel, pemilik Mangga Dua Square Sugianto Kusuma, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, perwakilan Komisi III dan XI DPR RI, Ketua Komisi C DPRD DKI Ridho Kamaludin.

ARYANI KRISTANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.


Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Petani tembakau Yogya boikot bayar pajak dan Pemilu. TEMPO/Muh Syaifullah
Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?


Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Direktur OnlinePajak, Charles Guinot, dan CEO Sleekr, Suwandi Soh, menandatangani nota kesepahaman di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, 29 Agustus 2017. Kerjasama tersebut berupa integrasi data transaksi keuangan dan data karyawan pengguna Sleekr dengan aplikasi OnlinePajak sehingga dapat dihitung dan dilaporkan secara otomatis. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut
Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Ilustrasi. foxcrawl.com
Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Pegawai Dirjen Pajak mengantre melaksanakan penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2). Sekitar 2.471 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluruh Indonesia serentak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Drop Box  e-Filing, dan sisanya melalui pos atau jasa ekspedisi. Hal tersebut merupakan dalam rangka memberikan teladan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.


Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Petugas pajak sedang melayani wajib pajak yang sedang menyerahkan laporan surat pemberitahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Sabtu (31/3). TEMPO/Aris Andrianto
Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.


Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Aviliani. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.